Daerah

Depag Dianggap Lengah Awasi Ponpes Baru

Senin, 21 November 2005 | 03:19 WIB

Wonosobo, NU Online
Departemen Agama dianggap lengah mengawasi pondok pesantren (Ponpes) baru --yang didirikan anak muda pada pasca Orde Baru--, sehingga muncul definisi jihad yang salah dan memunculkan tuduhan bahwa Ponpes "sarang teroris".

"Kalau sekarang ini ada semacam tuduhan bahwa ’sarang teroris’ itu di pesantren, itu kami anggap satu hal yang ’serampangan’. Tidak mudah menuduh itu (teroris,red) pusatnya di pesantren," kata KH Muhammad Busro ketika memberikan siraman rohani pada acara halal bihalal dan HUT ke-41 Partai Golkar di Wonosobo, Minggu.

<>

Pada acara tersebut dihadiri Bupati Wonosobo Drs HA Kholiq Arif, Wakil Bupati Drs H. Muntohar, MM yang juga kader Partai Golkar, Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah, Bambang Sadono SY, SH.MH, Ketua DPD II Partai Golkar Wonosobo, Heru Irianto, SE dan ratusan kader partai berlambang pohon beringin yang memenuhi aula DPD II Partai Golkar Kabupaten Wonosobo.

Busro yang juga Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Jateng dan pemilik sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jepara itu mengutarakan, banyaknya pendapat yang berbeda tentang makna jihad, itu sesungguhnya merupakan kesalahan para pembuat kebijakan di bidang pendidikan agama.

Ponpes yang didirikan sebelum era reformasi, misalnya pada zaman sebelum kemerdekaan hingga Presiden RI pertama Ir Soekarno maupun Presiden RI kedua HM Soeharto, tidak menimbulkan ekses-ekses yang negatif di masyarakat.

"Tapi begitu memasuki era reformasi, kita lihat saja para pengebom itu masih berumur sekitar 17 tahun s/d 24 tahun. Kalau kita kurangi 5-6 tahun, sekitar tahun 2000-an mereka dicekoki dan dicuci otaknya tentang makna jihad yang salah," paparnya.

Menurut dia, itu menjadi tugas para ulama untuk meluruskan makna jihad yang sesungguhnya, tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh agama Nabi Muhammad SAW, yakni memerangi kebodohan dan kemiskinan serta mengangkat derajat harkat martabat manusia. "Tidak hanya umat Islam saja," kata Busro yang juga anggota Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Jateng.

Pada kesempatan itu, dia mengajak semua pihak untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa untuk memerangi kebodohan yang ada di Indonesia. "Bukan dengan cara meledakkan dirinya sendiri dan membuat kerusakan di muka bumi. Ini jelas bertentangan dengan yang namanya jihad," katanya menegaskan.(ant/mkf)
     


Terkait