Jember, NU Online

Seolah berpacu dengan waktu, solusi penanganan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus dicari seiring kian menguatnya rentetan penolakan masyarakat terhadap keberadaan ormas yang ingin mendirikan khilafah islamiyah itu. Itulah sebabnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Jember menggelar rapat di ruang Bamus,  gedung DPRD Jember, Selasa (10/5). 

Dalam kesempatan tersebut hadir Bupati Jember, Faida, Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni, Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi dan NNP Martini. Kapolres Jember, Sabilul Alif dan perwakilan Kodim 0824 juga hadir.

Satu-satunya agenda yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penyikapan terhadap keberadaan HTI Jember. Namun setelah agak lama berdiskusi, tak ada keputusan yang melegakan. 

Di ujung acara, Ayub Junaidi mengusulkan agar Pemkab Jember mengundang ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia  dan sebagainya untuk “mencari” masukan seputar HTI. 

“Kalau Ibu Bupati tidak berkenan, kami punya cara sendiri yang dibenarkan undang-undang, yaitu membentuk pansus (panitia khusus),” ungkap Ketua PC GP Ansor Jember itu.

Bak gayung bersambut, usulan itupun diamini oleh Bupati Faida. Menurutnya, usulan tersebut sangat baik dan perlu diakomodasi. Bupati wanita pertama Jember itu juga mengucapkan terima kasih atas peran Banser yang telah ikut menjaga keamanan  Jember. Tidak hanya itu, Faida juga mempersilahkan pimpinan DPRD Jember untuk membentuk pansus. “Monggo. Silakan. Kita undang semuanya. Dan kalau DPRD masih mau membentuk pansus, ya tidak apa-apa,” jelasnya.

Sambutan hangat juga datang dari Kapolres Jember, Sabilul Alif. Menurutnya, itu adalah ide yang baik sekali. Tidak hanya untuk membicarakan HTI, tapi juga membahas keamanan Jember secara menyeluruh. 

“Konflik yang besar adalah akumulasi konflik kecil yang tak terselesaikan. Jadi ini sangat baik,” jelasnya (Aryudi A. Razaq/Mukafi Niam)