Jakarta Timur, NU Online Jakarta

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta memandang bahwa satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno yang bertepatan pada Jumat (20/2/2026) merupakan fase konsolidasi dan peletakan fondasi kebijakan yang menunjukkan komitmen terhadap stabilitas tata kelola dan kesinambungan pelayanan publik di Jakarta.

 

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta H Abdul Aziz melalui keterangan tertulis yang diterima NU Online Jakarta, Kamis (19/2/2026).

 

"PWNU Jakarta melihat tahun pertama ini sebagai fase konsolidasi dan peletakan fondasi kebijakan," terangnya.

 

PWNU Jakarta, ujar Aziz, menilai bahwa masih ada persoalan mendasar di Ibu Kota yang harus mendapat perhatian serius. Pertama, persoalan sampah yang hingga kini dinilai masih bersifat struktural dan belum tertangani secara sistemik. Kedua, masalah akses air bersih dan banjir yang terus menjadi keresahan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan wilayah pesisir.

 

"Penanganan sampah membutuhkan perubahan sistem secara menyeluruh, termasuk penguatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor seperti pesantren dan organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk persoalan air dan banjir, diperlukan percepatan modernisasi sistem, penguatan drainase, serta sinergi antarwilayah di kawasan Jabodetabek," ujarnya.

 

Ketiga, persoalan polusi udara yang bukan semata isu lingkungan, melainkan juga menyangkut kesehatan publik. Aziz menilai diperlukan langkah yang lebih progresif, mulai dari kebijakan transportasi yang berorientasi pada pengurangan emisi, perluasan ruang terbuka hijau, hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber pencemar dari sektor industri dan kendaraan bermotor.

 

"Masalah-masalah ini bersifat akar dan lintas generasi. Tanpa penanganan sistemik, Jakarta akan menghadapi risiko sosial dan kesehatan yang semakin besar," katanya.

 

Selengkapnya klik di sini.