Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto kembali menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Ia menegaskan pembiayaan program tersebut berasal dari hasil efisiensi anggaran, bukan dari pemborosan keuangan negara.

Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo mengungkapkan, sejak awal program MBG kerap diserang dengan berbagai tudingan, termasuk dinilai menghamburkan anggaran negara. Ia menyebut kritik tersebut bahkan datang dari kalangan akademisi, meski tidak merinci pihak yang dimaksud.

“Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghambur-hamburkan uang,” ujar Prabowo sebagaimana dikutip NU Online melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar dan cenderung bermuatan politis. Ia menilai narasi pemborosan sengaja dibangun untuk melemahkan komitmen pemerintah dalam menjalankan program pemenuhan gizi nasional.

“Padahal, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran,” tegasnya.

Prabowo menjelaskan, dana hasil efisiensi tersebut dialokasikan langsung untuk program MBG guna mencegah kebocoran anggaran. Tanpa penghematan, menurutnya, anggaran negara berisiko disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.

“Kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi. Akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG karena meyakini kebijakan tersebut berada di jalur yang benar dan bertujuan memperkuat masa depan generasi bangsa. “Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung kondisi masih banyaknya anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Kondisi tersebut dinilai berdampak serius terhadap perkembangan otak, tulang, dan otot anak sehingga membutuhkan intervensi negara.

Ia menyebut telah mempelajari praktik di sejumlah negara yang lebih dahulu menjalankan program serupa. Menurutnya, intervensi langsung pemerintah menjadi langkah efektif untuk menekan angka stunting.

“Satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu hamil, dan orang tua yang tidak berdaya,” pungkasnya.