Jakarta, NU Online

Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan Delapan Pesan Kemerdekaan yang disampaikan kepada pemerintah.

Pesan ini hasil dari Sarasehan Kemerdekaan pada Selasa (11/8/2026) yang diikuti tokoh-tokoh bangsa seperti Bangsa Nyai Sinta Nuriyah Wahid, Mahfud MD, Emil Salim, Makarim Wibisono, Prof Philip Kuntjoro Widjaya, Maria Hartiningsih, Budi Santoso Tanuwibowo, Melani Budianta, Zumrotin K. Soesilo, Halida Nuriah Hatta. 

Selain itu Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno, SJ, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Erry Riyana Hardjapamekas, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt Gomar Gultom, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Karlina Rohima Supelli, Pdt Jacky Manuputty, Laode Muhammad Syarif, Setyo Wibowo dan Alissa Q Wahid.

Salah satu pesan mengingatkan bahwa kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud selama warga masih dibayangi rasa takut. GNB menilai rasa aman warga menjadi salah satu ukuran nyata kemerdekaan, selain terwujudnya keadilan dan kemakmuran.

"Kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, keamanan penghidupan, keamanan martabat, maupun rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup," kata Lukman Hakim Saifuddin membacakan delapan pesan kebangsaan tersebut di Gereja Katedral Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Lukman menyebut sejumlah kriminalisasi dan kekerasan terhadap aktivis serta jurnalis di berbagai daerah, khususnya Papua, menunjukkan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sumber ketidakamanan. 

"Penegakan hukum tidak boleh terhambat oleh kekebalan hukum," kata Menteri Agama RI periode 2014-2019 itu.

GNB menilai Kemerdekan harus tecermin dalam terwujudnya keadilan di berbagai bidang kehidupan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah warga miskin. Kemerdekaan baru bermakna penuh ketika keadilan dan kemakmuran dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir golongan yang memunculkan ketimpangan sosial yang makin tajam. 

"Nilai ini berakar pada cita-cita kenabian dan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia," imbuhnya. 

GNB juga menyoroti kondisi demokrasi dan hukum yang dinilai harus kembali berpijak pada kedaulatan rakyat. Pembuatan kebijakan dan perubahan undang-undang, termasuk yang menyangkut pemilu, tidak boleh dilakukan secara tergesa dan tertutup.

"Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak dijadikan alat tukar kepentingan antar penegak hukum. Prinsip pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu dijaga agar demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan segelintir pihak," tutur Lukman.

Dalam pesan lainnya, GNB menekankan pentingnya menjaga profesionalitas TNI dan Polri sebagai salah satu fondasi demokrasi. Supremasi sipil adalah prasyarat konstitusional bagi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. 

"Pelibatan aparat pertahanan-keamanan pada ranah di luar tugas dan fungsi utamanya harus dihilangkan. Aparat pertahanan-keamanan tidak boleh menjadi alat politik praktis," ungkapnya.

Tokoh GNB lainnya, Alissa Wahid mengatakan GNB juga mengingatkan agar sumber daya alam dan anggaran publik diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia mengutip perkataan Bung Hatta, "Apa yang kita pakai sekarang adalah utang kita kepada generasi masa depan". Karenanya, ia menegaskan bahwa eksploitasi lingkungan yang merusak kehidupan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat, termasuk masyarakat adat, harus dihentikan. 

"Prioritas belanja publik, termasuk Transfer ke Daerah, tidak boleh dikalahkan oleh program tertentu tanpa pertimbangan matang. Penguatan produk domestik dan pengurangan ketergantungan pada impor juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi rakyat," katanya.

GNB turut menyoroti pentingnya etika dan keteladanan pemimpin. Menurut Alissa, menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah berkaitan dengan luruhnya keadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk krisis kepatutan dan hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara.

"Ini menjadi akar dari berbagai persoalan lain, termasuk lemahnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan rangkap kepentingan pejabat publik. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika," tegas Alissa.

"Penindakan tegas disertai pengembalian aset kepada negara harus menjadi praktik nyata, bukan sekadar wacana. Dibutuhkan komitmen agar jabatan Penyelenggara Negara diisi oleh mereka yang kompeten dan berintegritas," imbuhnya. 

Pendidikan, Kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia adalah investasi masa depan bangsa. Data menunjukkan   ketinggalan din Indonesia dibandingkan negara tetangga bersumber dari kualitas pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia yang belum merata dan belum berkualitas. 

"Pendidikan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga budi pekerti dan karakter. Kesehatan perlu diperkuat dari sisi layanan, fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berintegritas. Selain itu layanan kesehatan dan kesejahteraan untuk. lansia perlu dipersiapkan," katanya.

Alissa menambahkan bahwa masyarakat sipil adalah pelaku cipta-bersama demokrasi, bukan sekadar penonton. Di tengah ruang sipil yang menyempit, inisiatif warga di akar rumput tetap menjadi sumber harapan. 

"Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, kampus, media, dan warga perlu terus memperkuat kesadaran publik dan menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan. Gerakan Nurani Bangsa akan terus mengambil bagian dalam peran ini bersama seluruh elemen bangsa," tandasnya.