Nasional

Hari Tani Nasional 2025, Petani Tegaskan Takkan Pernah Maafkan Koruptor

Rabu, 24 September 2025 | 17:30 WIB

Hari Tani Nasional 2025, Petani Tegaskan Takkan Pernah Maafkan Koruptor

Salah satu spanduk yang dibawa petani dalam Aksi Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025). (Foto: NU Online/Haekal)

Jakarta, NU Online

Para petani bersama buruh dan nelayan menegaskan tidak akan memaafkan para koruptor. Penegasan ini diungkapkan dalam Aksi Hari Tani Nasional yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/9/2025). Dalam aksi tersebut, massa aksi membawa atau mengusung 24+9 Masalah dan Tuntutan Reforma Agraria Sejati.


"Hari ini kita tidak akan memaafkan para koruptor, kaum muda tidak akan memaafkan para koruptor, petani tidak akan pernah memaafkan para koruptor," tegas Orator Aksi Sunarno dari atas mobil pengeras suara di hadapan massa aksi.


Sunarno menyampaikan bahwa baru-baru ini terjadi penangkapan terhadap Eks Wamenaker Emanuel Ebenezer atau Noel terkait kasus korupsi sertifikasi K3, yang ternyata sudah berlangsung selama puluhan tahun.


Ia menekankan bahwa kasus korupsi Noel itu harus menjadi perhatian bagi para buruh di seluruh daerah, serta mengingatkan pentingnya peran serikat buruh, petani, dan rakyat dalam melakukan kontrol serta pengawasan secara langsung terhadap Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan lembaga terkait lainnya, termasuk pemerintah daerah.


"Ini harus menjadi perhatian bagi kawan-kawan buruh, petani, rakyat semua di mana pun, di daerah-daerah," katanya.


Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.


"Anggaran daerah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bukan dikorupsi, dibagi-bagi untuk kepentingan segelintir orang. Bahkan mereka juga melakukan kongkalikong demi investor pemilik modal," ungkapnya.
 

Dalam orasinya, Sunarno menyinggung perlawanan rakyat terhadap kebijakan yang merugikan, salah satunya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah, terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250.


"Melihat gerakan masyarakat Pati, warga masyarakat Pati melawan kenaikan pajak PBB. Karena ada kenaikan sampai 250 persen oleh Bupati Sudewo. Masyarakat Pati melakukan perlawanan yang kemudian menginspirasi ribuan, (bahkan) ratusan ribu masyarakat Indonesia," jelasnya.


Ia menegaskan, para peserta aksi menyoroti ketidakmampuan para elite politik dalam memenuhi janji mereka kepada rakyat.


"Elite-elite tidak bisa, justru mereka yang saat ini mereka dipilih oleh rakyat, tapi kenyataannya mereka tidak bisa menjamin kehidupan dari rakyat. Korupsi merajalela," tegasnya.