Jika Kasus Covid Tembus 100 Ribu per Hari, Ini Skenario Terburuk Usulan DPR
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:30 WIB
Jakarta, NU Online
Dalam pekan kedua bulan Juli 2021 ini, angka kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Data berturut-turut dari 7-13 Juli 2021, angka kenaikan positif Covid-19 adalah 34.379 kasus; 38.391 kasus; 38.124 kasus; 35.094 kasu; 36.197 kasus; 49.427 kasus; 47.899. Puncaknya pada 14 Juli 2021 terjadi penambahan sebanyak 54.517 kasus.
Anggota Komis IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengatakan jika kasus harian tembus 100 ribu per hari, ada sejumlah langkah worst case scenario (skenario terburuk) yang harus dilakukan pemerintah.
"Worst case scenario-nya dengan lockdown total di kawasan-kawasan yang zona hitam dan merah, sekaligus menguatkan ketahanan panganan di wilayah masing-masing. Peran RT, RW dan pihak desa sangat krusial untuk memantau warganya yang membutuhkan bantuan," kata Nabil Haroen, Kamis (15/7) sore.
Pihaknya menegaskan, kondisi pandemi akibatnya meluasnya kasus Covid-19 di Indonesia harus disikapi dengan kebijakan strategis, cepat dan terukur. Saat ini, PPKM Darurat sudah diberlakukan dan rencananya akan diperpanjang. Pengawasan harian dengan data yang terintegrasi sangat penting. Di antaranya terkait jumlah kasus, kondisi rumah sakit, penanganan isolasi mandiri, penguatan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan di tingkat desa sekaligus ketahanan pangan.
Penguatan ketahanan pangan, sambung pria yang juga Ketum PP Pagar Nusa ini, sangat penting, karena pandemi Covid-19 akan berlangsung dalam waktu yang tidak sebentar. Perlu ada skenario bagaimana menyiapkan stok pangan di secara lokal, di wilayah desa/kelurahan dengan pemanfaatan lahan yang ada.
"Diversifikasi pangan penting, juga menggerakkan ibu-ibu dan pemuda untuk menguatkan ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian dan sayuran sebagai stok pangan di kawasan masing-masing," ujarnya.
Selain itu, fasilitas kesehatan di tingkat desa perlu diperkuat, serta rekrutmen relawan desa bidang kesehatan yang terkoneksi dengan puskesmas dan RS setempat.
Untuk mendukung penguatan fasilitas kesehatan, pemerintah telah melakukan beberapa langkah di antaranya dengan menggunakan Asrama Haji sebagai rumah sakit darurat. Di sisi lain, langkah percepatan vaksinasi juga dilakukan untuk membantu penanganan pandemi.
"Pemerintah juga mencari alternatif lain untuk penggunaan gedung-gedung publik sebagai sarana isolasi mandiri. Kementerian Pertahanan juga telah melakukan langkah-langkah penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian itu untuk rumah sakit darurat," tegasnya.
Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Alhafiz Kurniawan