Jakarta, NU Online
Ketua Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mendukung penuh revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu upaya untuk mensukseskan hajat besar pemerintah tersebut adalah melalui pendidikan yang berkarakter.
Namun demikian, menurut dia kebijakan Full Day School (FDS) yang digagas pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bukan lah solusi untuk suksesnya revolusi mental dan pendidikan yang berkarakter. Baginya, kebijakan baru ini seharusnya tidak perlu karena ia menilai peraturan tentang pendidikan yang ada sudah memadahi.
“Sebelum adananya Permendikbud (tentang FDS), kondisi sudah ideal. Ada sekolah yang membuka model Full Day School untuk memberikan layanan anak dan juga orang tua yang cocok dengan model full day. Ada yang half day (setengah hari), bagi anak yang cocok sesuai dengan kondisi subyektifnya,” urainya kepada NU Online di Jakarta, Selasa (13/6).
Jika yang ditekankan adalah pembentukan karakter dan mengurangi tindak kekerasan siswa, Niam menambahkan, maka pemerintah tidak bisa menjawabnya dengan membuat kebijakan FDS. Hal itu dikarenakan tidak semua sekolah memiliki sarana yang memadahi dan keberagaman pendidikan yang ada.
“Kebijakan lima hari perdelapan jam belajar di sekolah tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Katib Syuriah PBNU itu menjelaskan, ada hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan pendidikan karakter dari pada memperpanjang jam sekolah.
“Mewujudkan sekolah yang ramah anak jauh lebih mendasar dari memanjangkan jam sekolah,” tegasnya.
Ia menilai, kebijakan memperpanjang waktu sekolah akan berpotensi terjadinya kekerasan terhadap anak jika tidak dibarengi dengan perwujudan lingkungan sekolah yang ramah anak. (Muchlishon Rochmat/Zunus)
