Jakarta, NU Online

Persoalan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sejak 20 November 2025 belum benar-benar berakhir. Namun pertemuan berupa Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar yang menghadirkan Tanfidziyah di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada 25 Desember 2025 cukup melegakan warga NU yang selama lebih dari sebulan menyaksikan polemik di kalangan para elite PBNU. 

NU Online telah merangkum berbagai peristiwa persoalan, sejak Risalah Rapat Harian Syuriyah diterbitkan. Semua peristiwa itu terangkum dalam artikel Kronologi Persoalan di PBNU bagian kesatu hingga ke-8. 

Kronologi bagian ke-9 akan merangkum peristiwa dari beredarnya Surat Tabayun dan konferensi pers Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, tanggapan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), hingga pertemuan di Pesantren Lirboyo. 

Berikut rangkaian peristiwa dalam kronologi persoalan di PBNU bagian ke-9. 

Selasa, 23 Desember 2025
Surat Tabayun KH Miftachul Akhyar 

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menerbitkan Surat Tabayun: Menempatkan Pemberhentian Ketua Umum dalam Koridor Konstitusi Jam'iyah. Surat ini ditandatangani Kiai Miftach di Surabaya pada 22 Desember 2025, tapi baru beredar dan NU Online mendapat akses pada satu hari berikutnya, 23 Desember 2025.

Surat ini terdiri dari tiga poin utama. Pertama, Alur dan Mekanisme Konstitusional Pemberhentian Ketua Umum. Kedua, Terkait Ketidakhadiran dalam Musyawarah Kubro di Lirboyo. Ketiga, Kedatangan Utusan dari Lirboyo.

Berikut isi lengkap Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar:

Saya telah mendengar, membaca, dan mempelajari dengan saksama berbagai pandangan serta pendapat yang berkembang di ruang publik terkait pemberhentian KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang berproses melalui Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Hari Kamis tanggal 20 November 2025 dan dikuatkan dalam Keputusan Rapat Pleno PBNU pada Hari Selasa tanggal 9 Desember 2025.

Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam organisasi besar seperti NU. Namun, perbedaan itu perlu ditempatkan secara jernih dan adil, terutama dalam membedakan antara tindakan personal dan keputusan institusional. Kekeliruan dalam membingkai proses ini, misalnya, dengan menyederhanakannya sebagai "pemberhentian oleh Rais Aam", berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serius, bahkan tuduhan melampaui kewenangan (ultra vires), yang sejatinya tidak tepat bila dilihat secara utuh.

Karena itu, perlu ditegaskan bahwa Keputusan Rapat Pleno PBNU pada Hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, bukanlah tindakan sepihak individu, melainkan proses kelembagaan yang bergerak melalui tahapan dan forum resmi organisasi, sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku.

Baca Juga

Lihat Semua

Kronologi Persoalan di PBNU (4): Gus Yahya Rotasi Pengurus, KH Miftachul Akhyar Bentuk TPF, Sesepuh NU Dorong Islah

Berkenaan dengan polemik dan kontroversi yang terjadi, dengan ini kami sampaikan tabayun terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Alur dan Mekanisme Konstitusional 

Pemberhentian Ketua Umum Sebagai lembaga yang diberi mandat pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan-keputusan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Anggaran Dasar NU, Syuriyah telah menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dan pengawasan tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dengan tahapan sebagai berikut:

 

• a. Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Hari Jumat, tanggal 10 Dzulhijjah 1446 H/06 Juni 2025 M di Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya.
• b. Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada Hari Selasa, tanggal 21 Dzulhijjah 1446 H/17 Juni 2025 M di Lt. 8 Gedung PBNU Jakarta. Saran dan pendapat yang menjadi keputusan dalam Rapat tersebut diabaikan oleh Ketua Umum dengan memaksakan pelaksanaan AKN NU berjalan sesuai dengan jadwal yang dirancang dan disiapkan oleh Center for Shared Civilizational Values (CSCV).
• c. Surat Instruksi Rais Aam PBNU Nomor 4368/PB.23/A.11.08.07/99/08/2025 pada Hari Senin, tanggal 01 Rabi'ul Awwal 1447 H/25 Agustus 2025 Perihal Penghentian/Penangguhan Pelaksanaan AKN NU dan Nota Kesepahaman PBNU dengan CSCV,
• d. Surat Pengurus Besar Syuriyah Nomor 4430/PB.02/A.1.01.07/99/09/2025 tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1447 H/08 September 2025 M Perihal Penyampaian Laporan Keuangan PBNU.
• e. Tabayun kepada Ketua Umum PBNU sebanyak dua kali. Pertama, Hari Kamis, tanggal 13 November 2025 sekitar pukul 15.00-17.00 WIB bertempat di Surabaya. Kedua, Hari Senin, tanggal 17 November 2025 sekitar pukul 13.00-14.00 WIB bertempat di Ruang Rais Aam PBNU. Dalam pertemuan kedua ini, KH. Yahya Cholil Staquf meminta undur diri lebih awal dari waktu yang disediakan oleh Rais 'Aam.
• f. Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Hari Kamis, tanggal 29 Jumadal Ula 1447 H/20 November 2025 M pukul 17.00-20.00 WIB dengan Hasil Keputusan sebagaimana yang telah diketahui publik.
• g. Rapat Pleno PBNU pada Hari Selasa, tanggal 18 Jurnadal Akhirah 1447 H/9 Desember 2025 M pukul 20.30-23.00 WIB yang dihadiri oleh 118 peserta dari total 214 undangan (peserta yang seharusnya) dan dengan suara bulat memutuskan: (1) menerima dan menyetujui pemberhentian KH, Yahya Cholil Staquf dari Jabatan Ketum PBNU sebagaimana diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Hari Kamis, tanggal 20 November 2025; dan (2) menetapkan Dr. (H.C.) KH. Zulfa Mustofa sebagai Pejabat Ketua Umum PBNU sampai dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada Tahun 2026.

2. Terkait Ketidakhadiran dalam Musyawarah Kubro di Lirboyo

Secara pribadi, kami selaku Rais 'Aam PBNU senantiasa menghormati semua saran dan masukan dari pihak manapun untuk kebaikan dan kemaslahatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Termasuk kegiatan Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo.

Forum kultural tersebut tentu karni hormati, karena berangkat dari inisiatif KH Anwar Manshur selaku salah satu Mustasyar PBNU, Tetapi, keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jam'iyah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena di situlah marwah Jam'iyah Nahdlatul Ulama dijaga.

Kami sebenarnya sangat ingin hadir dalam forum tersebut. Termasuk ingin melakukan tabayun kepada KH. Ma'ruf Amin (Rais Aam PBNU Masa Khidmat 2015-2018). Namun, dengan mempertimbangkan berbagai masukan terkait aspek legalitas dan konstitusionalitas forum, maka dengan berat hati kami mempertimbangkan ulang keinginan tersebut.

3. Kedatangan Utusan dari Lirboyo

Hari ini, Senin, tanggal 22 Desember 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, kami menerima dua utusan yang menjadi panitia Musyawarah Kubro di Lirboyo, yakni KH. Muhibbul Aman Aly dan KH. Athoillah Sholahuddin Anwar. Keduanya menyampaikan permintaan agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Kami menganggap baik dan positif permintaan ini sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebersamaan di antara pengurus PBNU.

Karena itu, Syuriyah PBNU akan mengagendakan penyampaian penjelasan secara langsung kepada Mustasyar PBNU mengenai latar belakang, tahapan, prosedur, dan substansi keputusan Rapat Pleno PBNU yang akan diselenggarakan dalam waktu segera.

Demikian penjelasan (tabayun) yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pernyataan Publik Rais Aam di CNN Indonesia

Tak lama setelah Surat Tabayun itu beredar, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar muncul memberikan pernyataan publik dalam sebuah video yang ditayangkan di Kanal Youtube CNN Indonesia. 

Peristiwa ini memicu keriuhan warganet di media sosial, karena kemunculan Kiai Miftach sebagai Rais Aam PBNU tidak di saluran media resmi milik PBNU. NU Online pun tak menerima kiriman rekaman video Rais Aam PBNU. Berbagai spekulasi liar bermunculan yang menduga ada pihak lain di belakang Kiai Miftach dalam persoalan ini. 

Melalui tayangan di CNN Indonesia itu, Kiai Miftach menyampaikan poin-poin dalam Surat Tabayun yang sebelumnya telah beredar terlebih dahulu. 

Di video tersebut, Kiai Miftach menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga NU atas kegaduhan akibat persoalan yang terjadi di PBNU belakangan ini. Menurutnya, situasi tersebut merupakan hal di luar dugaan selama hampir empat tahun masa kepengurusan berjalan.

"Memang sebuah hal-hal besar, yang baik, memang akan banyak tantangan dan rintangan termasuk munculnya kegaduhan-kegaduhan yang karena belum dipahami secara benar. Saya memohon maaf, hal ini di luar dugaan selama kira-kira empat tahun berjalan kepengurusan PBNU,” katanya Kiai Miftach, dikutip dari Youtube CNN Indonesia. 

Kiai Miftach menegaskan bahwa klarifikasi dan permohonan maaf yang ia sampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu warga NU dan publik memahami duduk perkara secara utuh dan proporsional. 

“Ini secara zahir (jelas) aman-aman saja dan hubungan tetap baik dan sampai sekarang. Hanya ada beberapa bulan, kira-kira tiga bulan-lah, ada sebuah insiden atau peristiwa besar yang mengejutkan kita yang semula kita tidak menyadari, tidak tahu akan hal-hal yang seperti ini,” jelas Kiai Miftach, lalu membacakan Surat Tabayun. 

Tanggapan Gus Yahya

Menjelang tengah malam, masih di hari yang sama, NU Online menerima tulisan Gus Yahya berupa tanggapan atas Surat Tabayun KH Miftachul Akhyar. Gus Yahya mengklarifikasi semua yang dianggap tuduhan tentang Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU), kedatangan Peter Berkowitz menjadi salah satu narasumber di AKN-NU dan Universitas Indonesia (UI), hingga soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Berikut bunyi lengkap tanggapan Gus Yahya atas Surat Tabayun KH Miftachul Akhyar (dengan perbaikan-perbaikan penulisan):

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Dengan segala hormat dan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang menyebabkan tidak berkenan, saya perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Rais Aam. 

1. Tidak benar bahwa sebelum dimulainya AKN-NU, saya belum berhasil mendapatkan tambahan narasumber dari Timur Tengah. Pada waktu itu sudah ada tambahan Mahmud Killic dari Turki, Dirjen IRCICA, sebuah lembaga kebudayaan dibawah OKI; Muhammad Abu Al Fadl, Pemred Al Ahram, Surat Kabar Mesir; Mustofa Zahran, intelektual publik dan penulis Mesir; sedangkan Syekh Ali Jum’ah telah menyatakan bersedia tapi untuk penjadwalannya, beliau minta menunggu sesudah awal November mengingat bahwa beliau saat itu masih dalam pengawasan dokter. Semua sudah saya laporkan kepada Rais Aam sebelum dimulainya AKN-NU, bahkan sebelum Rapat Gabungan Syuriyah Tanfidziyah yang kemudian memutuskan bahwa AKN-NU dilaksanakan sesuai rencana.
2. Pandangan Peter Berkowitz yang mendukung Zionisme tidak terdapat dalam informasi publik mengenai profilnya: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Berkowitz. Saya memang bertemu dengannya dua kali, sekitar pertengahan 2021 dan akhir 2023. Saya mempertimbangkannya berdasarkan catatan kariernya di bidang akademik (sebagai profesor hukum di Universitas Stanford) dan di pemerintahan. Saya telah menyatakan permohonan maaf secara terbuka mengenai ketidaktahuan saya tentang pandangan yang bersangkutan soal Zionisme.
3. Haji Muhammad Kholil (Charles Holland Taylor) bekerja untuk Gus Dur sejak 2003, kemudian mulai 2008 Gus Dur meminta Kiai Mustofa Bisri meneruskan kegiatan-kegiatan internasionalnya dengan didampingi Haji Muh (waktu itu Holland Taylor) dan Hodri Ariev (Sekarang Ketua RMI), dan sejak 2011 Kiai Mustofa Bisri melimpahkan aktivitas-aktivitas internasional itu kepada saya, tetap dengan dampingan Haji Muh. Haji Muh tidak pernah bertindak atau melakukan apa pun kecuali atas permintaan dan/atau persetujuan saya, sebagaimana cara kerjanya saat mendampingi Gus Dur dan Kiai Mustofa Bisri. Maka semua yang dilakukannya yang berhubungan dengan NU sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya. Sedangkan semua hubungan kerja kelembagaan berikut rangkaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan tertulis dengan dokumen-dokumen yang sah secara hukum.
4. Saya menawarkan semua narasumber AKN-NU kepada berbagai lembaga untuk dapat ikut memanfaatkan kehadiran para narasumber itu di Indonesia. Kepada UI juga saya tawarkan narasumber-narasumber lainnya tapi yang kebetulan jadwalnya bersesuaian adalah Peter Berkowitz. Rektor bukan bawahan MWA (Majelis Wali Amanat) dan tidak terikat perintah pribadi Ketua MWA. Saya tidak pernah memberi perintah kepada Rektor melainkan hanya menawarkan sedangkan keputusan sepenuhnya di tangan Rektor.
5. Dalam AKN-NU, Peter Berkowitz kami minta bicara tentang “Hak Asasi Manusia Universal dan Demokrasi” dan sama sekali tidak menyinggung masalah Palestina-Israel, baik di AKN-NU maupun UI. Rekaman kuliahnya tersimpan rapi dan dapat diperiksa ulang. Di pihak lain, posisi saya dalam membela dan memperjuangkan Palestina dengan cara apa pun yang mungkin di setiap kesempatan, semuanya terdokumentasikan dan tersiar dengan jelas dan terbuka. Sedangkan masyarakat luas pun telah semakin memahami duduk masalah terkait insiden Peter Berkowitz, terbukti pembicaraan publik yang bernada negatif mengenai hal itu pun telah pupus.
6. Tidak benar bahwa saya memindahkan AKN-NU ke Rembang. Yang terjadi adalah bahwa saat Rais Aam memerintahkan penghentian AKN-NU, dua orang narasumber, yaitu Imam Yahya Pallavicini dari Italia dan Mustofa Zahran dari Mesir sudah terlanjur dibelikan tiket. Maka agar perjalanan mereka tidak sia-sia, saya atur agar mereka menghadiri Haul di Rembang dan ada sejumlah teman PBNU, baik peserta AKN-NU atau bukan, juga ikut hadir dalam Haul di Rembang itu, seperti pada Haul tahun-tahun sebelumnya.
7. ⁠Saya sudah menjelaskan secara rinci kepada Rais Aam dan kepada Rapat Gabungan mengenai nalar dan tujuan dari kurikulum AKN-NU, yang intinya adalah memberikan wawasan kepada peserta mengenai realitas yang akan dihadapi saat memasuki arena percaturan internasional, dan sama sekali tidak ada elemen apa pun yang dapat berdampak indoktrinatif terhadap peserta, apalagi para peserta adalah kader-kader lanjut bahkan sebagian adalah orang-orang ‘alim yang telah sempurna wawasan dan kemantapan aqidahnya terkait Aswaja.
8. Mengenai dana yang oleh Mardani Maming (pada waktu itu bendahara umum) dimasukkan ke dalam rekening PBNU, telah saya jelaskan dengan menyertakan paparan dari ahli hukum bahwa dugaan TPPU dalam hal itu amat sangat lemah —untuk tidak mengatakan mustahil. Lebih mustahil lagi adalah mengaitkan PBNU atau NU, karena sama sekali tidak ada tindakan organisasional kelembagaan (melalui pembuatan keputusan organisasi) dalam hal ini. 'Alaa kulli haal, dugaan apa pun mengenai hal ini harus melalui proses pembuktian yang sah sebelum ditetapkan kesimpulan apa pun.
9. Tidak benar bahwa Kamis, 13 November 2025, saya menghadap Rais Aam dua jam lebih. Kami hanya berbicara tidak lebih dari setengah jam karena tidak mungkin saya memberi jawaban rinci tanpa data. Dalam pesan Rais Aam kepada saya melalui WA, hanya disampaikan agar saya menghadap sendirian dan bertemu empat mata tanpa memberi tahu apa yang akan menjadi topik pembicaraan, sehingga saya datang menghadap tanpa mempersiapkan apa pun. Saya hanya memberikan jawaban umum dan mohon waktu menyiapkan datanya. Ketika saya sampaikan bahwa dalam pertemuan berikutnya saya berharap dapat mengajak Saudara Sumantri Suwarno sebagai pemegang pembukuan keuangan, Rais Aam menolak dan tetap meminta pertemuan empat mata.
10. Pada Senin, 17 November 2025, saya menghadap dengan membawa penjelasan tertulis tentang keuangan yang disusun oleh Sumantri dan alasan hukum mengenai TPPU yang disusun oleh Saudara Abdul Qodir bin Aqil untuk saya serahkan kepada Rais Aam. Pertemuan berlangsung hampir dua jam dan saya menjawab semua pertanyaan dari apa yang saya ketahui. Saya pamit karena waktu itu saya belum sempat melaksanakan shalat zuhur, sedangkan waktu sudah menunjukkan jam 14.00 lebih. Saya juga berpikir bahwa Rais Aam membutuhkan waktu untuk mempelajari dokumen-dokumen tertulis yang saya serahkan. Saya pun menunggu panggilan Rais Aam selanjutnya, tapi tidak ada sampai tiba-tiba dilaksanakan Rapat Harian Syuriyah yang berujung dokumen risalah berisi tuduhan-tuduhan terhadap saya hingga pemberhentian saya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
11. Mengenai PPATK, saya tidak akan mengatakan apa pun karena saya tahu bahwa data PPATK adalah rahasia negara dan membocorkannya kepada pihak yang tidak berhak adalah pidana berat.
12. ⁠Saya tidak ingin memperluas pembicaraan di luar apa yang disampaikan oleh Rais Aam.
13. ⁠Sebagaimana saya nyatakan di Lirboyo, saya memohon islah binaa-an ‘alal haqq, bukan 'alal baathil. Islah yang memulihkan nidhaam jam’iyyah, bukannya merusaknya lebih jauh lagi.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Rabu, 24 Desember 2025
Konferensi Pers di Gedung PBNU

Gus Yahya bersama H Amin Sa'id Husni, H Ulil Abshar Abdalla, H Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali), dan KH Masyhuri Malik menggelar konferensi pers di Lobi Gedung PBNU, Jalam Kramat Raya 164, Jakarta. Saat konferensi pers di hadapan awak media, Gus Yahya membacakan Surat Pernyataan Nomor 4937/PB.23/Α.ΙΙ.07.08/99/12/2025 berjudul Tanggapan atas Tabayyun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan. Surat ini ditandatanganinya seorang diri dan dikeluarkan di Jakarta, pada 24 Desember 2025.

Di surat itu, Gus Yahya kembali menegaskan bahwa Risalah Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025 dan keputusan-keputusan turunannya dianggap tidak sah dan tak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (AD/ART NU). Ia menolak seluruh keputusan itu. 

Gus Yahya juga mengajak pengurus NU untuk menyiapkan Muktamar Ke-35 NU secara sah, sebagaimana amanat dari Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo pada 21 Desember 2025. Sebab persoalan yang terjadi ini dinilai telah menguras banyak tenaga dan waktu yang sangat berharga. 

Berikut surat pernyataan Gus Yahya yang dibacakan saat konferensi pers:

Setelah mencermati dokumen "Tabayyun Rais Aam", dengan niat tulus untuk menjaga keutuhan jam'iyah, saya merasa perlu menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa serangkaian peristiwa dan surat-menyurat yang diuraikan oleh Rais Aam, sesungguhnya masing-masing memiliki konteks yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika kita bersedia melihat dan memahami keseluruhan konteks tersebut secara utuh dan jujur, maka akan tampak dengan sangat nyata bahwa keputusan—Rapat Harian Syuriah di Hotel Aston pada 20 November 2025 dan seluruh keputusan turunannya hingga klaim penetapan Penjabat Ketua Umum—adalah tindakan yang tidak memiliki dasar, bahkan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan dengan sendirinya batal demi hukum.

Oleh karena itu, sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab untuk menjaga konstitusi jam'iyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan karena kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah dan tatanan organisasi yang kita warisi dari para muassis.

Kedua: Terlepas dari semua dinamika yang telah terjadi, saya tidak ingin perpecahan ini berlarut-larut dan merusak rumah besar kita, Nahdlatul Ulama. Energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perselisihan.

Untuk itu, saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan (ukhuwah). Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi ikhtiar kita bersama.

Gus Yahya menjawab pertanyaan wartawan

Setelah membacakan Surat Pernyataan itu, Gus Yahya membuka sesi pertanyaan. Para wartawan dari berbagai media, menanyakan sejumlah hal. Di antaranya mengenai konsesi tambang dan persiapan Peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU versi masehi. 

Gus Yahya menegaskan bahwa pengelolaan konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada NU tidak bisa dilakukan secara mandiri atau sepihak. Menurutnya, izin tambang tersebut merupakan bagian dari agenda negara yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada organisasi, sehingga pelaksanaannya harus tetap berada dalam jalur koordinasi dengan pemerintah. Gus Yahya menekankan bahwa prinsip ini penting karena pengelolaan sumber daya alam merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan pengawasan regulasi agar selaras dengan kepentingan nasional.

Dalam menghadapi persoalan di PBNU, Gus Yahya mengakui bahwa isu konsesi tambang memang memicu perdebatan di kalangan PBNU. Namun ia menilai, mengembalikan izin tersebut ke pemerintah bukanlah solusi tunggal yang secara otomatis dapat meredakan ketegangan organisasi. Baginya, persoalan internal sering kali lahir dari kompleksitas perbedaan kepentingan dan masalah tatanan organisasi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan tambang, sehingga setiap keputusan krusial harus diambil melalui mekanisme musyawarah yang matang.

Mengenai teknis pengelolaan di lapangan, Gus Yahya menyadari keterbatasan infrastruktur dan keahlian teknis yang dimiliki organisasi dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, NU berencana untuk menggandeng pihak swasta sebagai mitra strategis guna memastikan tata kelola yang profesional dan transparan. Langkah ini diambil agar pemanfaatan lahan tambang tidak melenceng dari aturan hukum yang berlaku dan tetap mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga NU tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini, Gus Yahya mengaku masih terus memantau situasi dan menimbang berbagai kemungkinan, termasuk opsi untuk mengembalikan konsesi tambang jika dianggap membawa lebih banyak mudarat. Ia mengklaim tidak pernah meminta-minta atau menuntut pemberian konsesi tambang, melainkan hanya merespons kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Segala langkah selanjutnya akan diputuskan melalui pembahasan kolektif di tingkat pimpinan agar organisasi tetap solid dalam menjalankan misi keumatan dan kebangsaan.

Gus Yahya juga menyampaikan terkait persiapan peringatan Harlah 1 Abad NU versi Masehi. Ia mengaku hingga kini masih melakukan koordinasi terkait lokasi pelaksanaan peringatan Harlah 1 Abad NU yang rencananya berlangsung pada 31 Januari 2026. Gus Yahya berjanji akan mengumumkan lokasi dan tanggal pasti dari pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Ia menegaskan bahwa persoalan yang berkembang belakangan ini tidak seharusnya menimbulkan perpecahan berkepanjangan yang dapat merusak NU sebagai rumah besar bersama. Menurutnya, energi organisasi seharusnya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan. 

Gus Yahya mengajak semua pihak, termasuk dirinya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan (ukhuwah). Ia juga mengajak seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap bekerja, tanpa terpengaruh oleh ketegangan dan persoalan yang sedang berlangsung.

Surat Undangan Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar di Lirboyo

Masih di hari yang sama, beredar surat yang ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Katib Syuriyah PBNU KH Ahmad Tajul Mafakhir bernomor 4826/PB.02/Α.Ι.01.02/99/12/2025. Di dalamnya tertera perihal: Undangan Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU. Berikut isi suratnya:

Teriring doa serta salam, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Amin.

Menyusuli surat kami Nomor 4824/PB.02/Α.Ι.01.02/99/12/2025 tanggal 30 Jumadal Akhirah 1447 H/21 Desember 2025 M perihal Penjelasan Mengenai Hasil Rapat Pleno PBNU, melalui surat ini kami mengharap perkenan Para Kiai/Bu Nyai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk hadir pada:

Hari: Kamis
Tanggal: 04 Rajab 1447 H/25 Desember 2025 M
Waktu: Pukul 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat: Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
Agenda: Penyampaian Penjelasan Mengenai Latar Belakang, Tahapan, Prosedur, dan Substansi Keputusan Rapat Pleno PBNU. 

Kamis, 25 Desember 2025
Gus Yahya nyatakan siap hadiri pertemuan di Lirboyo 

NU Online memperoleh keterangan tertulis Gus Yahya yang menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam Rapat Konsultasi di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. 

Kepastian Gus Yahya untuk menghadiri pertemuan itu disampaikan setelah ia menerima surat undangan resmi bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025 yang ditandatangani langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH M Anwar Manshur. Undangan tersebut ditujukan kepada Ketua Umum PBNU untuk hadir bersama jajaran Pengurus Tanfidziyah PBNU. 

Bagi Gus Yahya, kehadirannya itu merupakan bentuk takzim (penghormatan) kepada para sesepuh. Ia juga memastikan akan selalu siap berdialog. Ia berharap, pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk menjernihkan suasana dan mencari jalan keluar yang bermartabat demi menjaga keutuhan dan soliditas NU.   

Gus Yahya memaknai kehadirannya itu sebagai bukti konsistensi upaya mencari jalan keluar dari persoalan dengan jalan dialog, sehingga islah yang ia harapkan benar-benar bisa terwujud. 

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan Kiai Sepuh dan Mustasyar NU sebelumnya di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso (30 November 2025), Pondok Pesantren Tebuireng (6 Desember 2025), dan Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo (21 Desember 2025). 

Pertemuan ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan agenda utama Silaturrahim Bersama Mustasyar, Syuriyah dan Sesepuh Nahdlatul Ulama. 

Kebersamaan Kiai Miftach dan Gus Yahya tersebar di medsos

Sekitar pukul 12.00 WIB, dokumentasi foto kebersamaan Kiai Miftach dengan Gus Yahya memenuhi linimasa media sosial. Keduanya duduk bersama satu meja dan tampak sedang menyantap makan siang. 

Tak lama berselang, foto lain bermunculan yang memperlihatkan sudut yang lebih luas. Tampak di foto ada Mustasyar KH Ma'ruf Amin, Rais Syuriyah PBNU KH Abdullah Kafabihi Mahrus, dan Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur. 

Nahdliyin serentak mengunggah momen ini di media sosial, seraya membubuhkan takarir dengan kalimat-kalimat pengharapan agar persoalan di PBNU segera selesai. Dengan kata lain, islah atau rekonsiliasi itu segera terwujud. 

Hasil Pertemuan di Lirboyo

Pertemuan berupa Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU di Pesantren Lirboyo membuahkan keputusan, yang kemudian beredar pada sore hari, sekitar pukul 15.30 WIB. Keputusan ini disiarkan oleh Juru Bicara Pesantren Lirboyo KH Abdul Mu'id Shohib. Ia juga merinci para tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut. Berikut bunyi keputusannya:

KEPUTUSAN RAPAT KONSULTASI SYURIYAH PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DENGAN MUSTASYAR PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA PONDOK PESANTREN LIRBOYO, KEDIRI.

KAMIS, 25 DESEMBER 2025

Bismillāhirraḥmānirraḥīm

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta memohon pertolongan dan taufik-Nya, dan menghaturkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, telah diselenggarakan Rapat Konsultasi Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada hari Kamis, 4 Rajab 1447 H, bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2025.

Rapat konsultasi yang diinisiasi oleh Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, beserta jajaran Pengurus Syuriyah PBNU, yaitu KH Abdullah Kafabihi, KH Mu’adz Thohir, KH Imam Buchori, KH Idris Hamid, H Muhammad Nuh, Gus Muhib, Gus Yazid, Gus Afifuddin Dimyati, Gus Moqsith Ghozali, Gus Latif, Gus Sarmidi Husna, Gus Tajul Mafakhir, Gus Athoillah Anwar, dan Gus Nadhif Abdul Mujib. Hadir pula Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, beserta Pengurus Tanfidziyah PBNU H Amin Said Husni.

Sementara itu, jajaran Mustasyar PBNU yang hadir antara lain KH Ma’ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Machasin.

Bahwa sejak terjadinya konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dipicu oleh pemberhentian Ketua Umum PBNU oleh Rais ‘Aam PBNU melalui forum yang disebut sebagai Rapat Syuriyah PBNU, serta adanya penolakan Ketua Umum PBNU terhadap keputusan tersebut, perkembangan yang terjadi justru menunjukkan eskalasi konflik yang semakin tajam dan berkepanjangan.

Sebagai wujud tanggung jawab moral serta keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi jam’iyyah Nahdlatul Ulama, dan dengan niat tulus untuk para keutuhan serta kemaslahatan organisasi, para Mustasyar PBNU, sesepuh, dan alim ulama Nahdlatul Ulama telah mengambil berbagai inisiatif musyawarah. 

Musyawarah tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan puncaknya Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada tanggal 1 Rajab 1447 H bertepatan dengan 21 Desember 2025. Musyawarah Kubro tersebut dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia.

Selain itu, telah banyak pula inisiatif, masukan, dan saran konstruktif yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama secara personal, yang pada pokoknya memperkuat rekomendasi dan tausiyah para sesepuh NU guna penyelesaian konflik di tubuh PBNU. Namun demikian, hingga saat ini konflik tersebut belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Setelah mendengarkan secara saksama penjelasan Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta mempertimbangkan pendapat Pengurus Syuriyah dan saran para Mustasyar PBNU dalam Rapat Konsultasi Syuriyah PBNU dengan Mustasyar PBNU, forum secara mufakat menyepakati dan memutuskan:

Menetapkan bahwa Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya oleh Rais ‘Aam PBNU (KH Miftachul Akhyar) dan Ketua Umum PBNU (KH Yahya Cholil Staquf) dengan melibatkan Mustasyar PBNU, para sesepuh, serta pengasuh pesantren dalam penentuan waktu, tempat, dan kepanitiaan Muktamar.

Demikian keputusan ini disampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan, dan petunjuk-Nya kepada Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.

In urīdu illā al-iṣlāḥ wa mā tawfīqī illā billāh
Wallāhul muwaffiq ilā aqwamit ṭarīq

Lirboyo, 4 Rajab 1447 H
25 Desember 2025

 
Video mengharukan beredar

Tak lama setelah keputusan muncul, dokumentasi kembali beredar di media sosial. Kali ini dalam bentuk video yang memperlihatkan para peserta rapat telah selesai dan melanjutkan shalawat sembari musafahah (bersalam-salaman). 

Video ini kemudian memperlihatkan Gus Yahya yang menciumi punggung tangan, pipi, dan dada Kiai Miftach. Keduanya lalu berpelukan. Hal yang sama juga dilakukan Gus Yahya ketika berhadapan dengan KH Ma'ruf Amin. Lalu Gus Yahya duduk bersimpuh seraya menciumi punggung tangan dan pipi KH Anwar Manshur. 

Selanjutnya, Gus Yahya bergeser dengan berjalan merangkak ke arah KH Nurul Huda Djazuli. Gus Yahya mencium punggung tangan dan dada KH Nurul Huda Djazuli, lalu ia dipeluknya erat. KH Nurul Huda Djazuli menepuk-nepuk pundak Gus Yahya sembari membisikkan suatu kalimat. Setelah pelukan dilepas, Gus Yahya mencium paha KH Nurul Huda Djazuli disambut genggaman erat tangan oleh KH Nurul Huda Djazuli sembari menggoyangkannya. Gus Yahya tampak menahan tangis haru. 

Video inilah yang kemudian tersebar dengan sangat cepat di media sosial. Warganet Nahdliyin membubuhi takarir pada unggahannya dengan kalimat-kalimat yang mengharukan dan penuh syukur setelah melihatnya. Ribuan komentar positif membanjiri unggahan di akun media sosial NU Online. 

Selain itu, ada video lain yang mengharukan. Gus Yahya tampak terburu-buru mengejar Kiai Miftach yang tongkatnya tertinggal. Bahkan, Gus Yahya tak sempat memakai kaus kaki pada sebelah kakinya dan merapikan sepatunya. Gus Yahya lalu menghampiri Kiai Miftach setengah berlari seraya memberikan tongkat itu. Tampak di video, keduanya sempat berbincang-bincang. 

Konferensi pers setelah pertemuan 

Setelah pertemuan dan membuahkan sebuah keputusan, awak media sudah bersiap melakukan wawancara cegat pintu (doorstop). KH Ma'ruf Amin, Gus Yahya, dan Gus Mu'id (jubir Lirboyo) memberikan keterangan singkat kepada wartawan mengenai hasil dari pertemuan itu. 

Kepada wartawan, Kiai Ma'ruf menyatakan bahwa pertemuan di Pesantren Lirboyo itu berakhir bagus. Sebab ujungnya ada sebuah kesepakatan yakni segera diadakan Muktamar Ke-35 NU yang dilaksanakan tidak oleh satu pihak, tetapi secara bersama. 

Kiai Ma'ruf menegaskan, penyelenggaraan Muktamar Ke-35 tetap melibatkan Rais Aam Kiai Miftach dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Keduanya memimpin pembentukan panitia Muktamar. 

Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah digelar Musyawarah Kubro di tempat yang sama, dihadiri perwakilan PWNU dan PCNU se-Indonesia, yang berkeputusan agar Muktamar Ke-35 NU dijalankan oleh mandataris Muktamar Ke-34 NU di Lampung pada 2021 (Kiai Miftach dan Gus Yahya). 

Sementara mustasyar dan para sesepuh, kata Kiai Ma'ruf, tugasnya hanya memfasilitasi ke arah yang sama, sehingga menghilangkan konflik dan menyatu lagi lalu mengadakan Muktamar bersama-sama. Ia menegaskan, kini sudah tidak ada lagi konflik di PBNU. 

Senada, Gus Mu'id menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan yakni Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan dalam waktu secepat-cepatnya dan penyelenggaraannya diserahkan kepada PBNU, dalam hal ini Rais Aam dan Ketua Umum yang menjadi mandataris Muktamar Lampung, dengan melibatkan mustasyar, sesepuh NU, pengasuh pesantren di dalam menentukan waktu, tempat, dan kepanitiaannya. 

"Kenapa demikian? Untuk menjaga kebersamaan dan keteduhan pelaksanaan Muktamar Ke-35," kata Gus Mu'id. 

Sementara itu, Gus Yahya mengungkapkan syukur alhamdulillah dan menghaturkan terima kasih kepada para sesepuh ulama serta mustasyar, yang telah membimbingnya, sehingga disepakati secara penuh dan tetap bahwa selanjutnya akan diselenggarakan Muktamar yang normal dan legitimate, dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan dirinya sebagai Ketua Umum.

"Dan setelah ini akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis menuju Muktamar tersebut," tegas Gus Yahya. 

Lalu Gus Yahya ditanya oleh wartawan mengenai keputusan-keputusan Syuriyah soal pemberhentian dirinya sebagai ketua umum yang bisa dianggap gugur. 

"Dengan otomatis (semua keputusan itu gugur)," jawab Gus Yahya, singkat. 

Ia juga menegaskan bahwa hal yang menyatukan semua pihak yang berkonflik di PBNU adalah kecintaan kepada jam'iyyah Nahdlatul Ulama. 

"Kita semua ingin, jam'iyyah Nahdlatul Ulama ini utuh dan terus melanjutkan keberadaannya sebagai pembawa barakah dan kemaslahatan bagi umat, masyarakat, bangsa, dan negara," jelasnya. 

Pernyataan sikap PWNU Jateng, DIY, Jabar

Para pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat berkumpul menyatakan sikap melalui video atas berlangsungnya Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU di Pesantren Lirboyo.

Pernyataan sikap ini dibacakan oleh Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Shodaqoh, Rais Syuriyah PWNU DIY KH Mas'ud Masduki, dan Wakil Ketua PWNU Jabar KH Ahmad Hasyim Asy'ari. Berikut bunyi pernyataan sikap tersebut:

1. Bersyukur dan mengapresiasi terwujudnya islah untuk mengakhiri perbedaan dan mengembalikan pengelolaan perkumpulan pada konstitusi jam'iyah. 
2. Berterima kasih kepada orang Mustasyar PBNU atas bimbingan dan arahannya 
3. Berterima kasih kepada Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Status atas jiwa besarnya menerima bimbingan dan arahan dari Mustasyar, sehingga terjadi islah. 
4. Mendukung sepenuhnya hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU yang telah menyepakati penyelenggaraan Muktamar NU Ke-35 oleh Mandataris Muktamar NU Ke-34 Lampung 2021, yaitu KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dalam waktu secepatnya 
5. Mengajak kepada seluruh PWNU, PCNU, dan PCINU untuk mengawal keputusan hasil Rapat Konsultasi Syuriyah dan Mustasyar PBNU pada 25 Desember 2025 di Lirboyo demi kejayaan jam'iyah dan jamaah yang mendukung ulama. 

Catatan KH Machasin tentang pertemuan di Lirboyo 

Melalui akun facebooknya, Mustasyar PBNU KH Machasin menuliskan catatan tentang berlangsungnya Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar di Pesantren Lirboyo. Ia menuliskan hingga dua postingan. Berikut catatan lengkapnya (dengan perbaikan penulisan):

Catatan kecil pertemuan konsultasi Lirboyo

Rais Aam telah dengan besar hati mengundang Mustasyarin, beberapa pengurus Syuriah dan Gus Yahya. Ini dapat dimaknai sebagai i'tikad baik untuk mencari solusi. Alasan pemakzulan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum pun disampaikan: masalah terkait akidah dan masalah keuangan.

Gus Yahya membela diri dengan menyampaikan kontra narasi dan argumen, diikuti pernyataan kesediaan untuk diperiksa sewaktu-waktu mengenai “tuduhan” terkait kedua hal dimaksud. Dia (Gus Yahya) merasa belum mendapatkan tiga hak: (1) hak pribadi untuk membersihkan diri dari tuduhan, (2) hak keulamaan yang telah direpresentasikan oleh Syuriyah secara tidak baik dengan melakukan tuduhan tanpa dasar yang dibenarkan, dan (3) hak organisasi yang  tercemarkan namanya karena keputusan yang menimbulkan kegaduhan itu.

Ketika kesempatan diberikan moderator kepada Mustasyar, KH Ma'ruf Amin menyayangkan bahwa pertemuan Rais Aam dan Ketua Umum ini sangat terlambat, sehingga beberapa hari yang lalu PWNU dan PCNU sudah mengambil mandatnya dari PBNU dengan rencana mengadakan MLB (Muktamar Luar Biasa). 

Pendapat ini ditimpali pendapat dari seorang anggota Mustasyar dengan mengatakan bahwa walaupun terlambat, pertemuan ini masih ada gunanya, yakni menawarkan kedua belah pihak yang sedang berjarak itu berangkulan dan meninggalkan perbedaan untuk mengadakan muktamar bersama-sama. Moderator menyebutnya muktamar yang legitimate.

Lalu seorang Rais Syuriyah memperkuat dengan mengajak semua yang hadir untuk sepakat meninggalkan pertikaian dan melaksanakan muktamar. Seorang Rais Syuriyah yang lain bahkan dengan terbata-bata menyatakan bahwa dia merasa sangat berdosa kalau perbedaan yang telah memecah belah jamaah ini tidak segera diakhiri. “Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan KH Hasyim Asy’ari dan para muassis mengapa perpecahan ini terjadi ketika amanah sedang berada di tangan kita?” 

Tidak ada yang menanggapi penjelasan Rais Aam maupun sanggahan Ketua Umum, yang ada adalah semua menyetujui tawaran muṣāfaḥah (bersalam-salaman) dan berangkulan untuk membangun NU bersama. 

Moderator membacakan hasil pertemuan Ploso, Tebuireng dan Musyawarah Kubro Lirboyo mendesak islah dan segera muktamar. Al-Fatihah pun dibaca bersama sebagai tanda kesepakatan. Shalawat bergema dan semua yang hadir bersalam-salaman, berangkulan.

Tambahan catatan KH Machasin

Walaupun semua peserta Rapat Konsultasi Syuriyah-Mustasyar di Lirboyo memberikan sumbangan besar bagi terjadinya “islah”, saya mencatat dua orang yang memuluskan terjadinya kesepakatan. Yang pertama adalah moderator: KH Muhibbul Aman Aly (Gus Muhib). Rais Syuriyah PBNU yang sebelum memimpin Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Besuk Pasuruan ini menimba ilmu cukup lama di Lirboyo (1989-1997). 

Semula moderator pertemuan bukan kiai ini, namun ketika ia dirasakan terlalu banyak komentar, dua tiga orang memintanya untuk berhenti dan diganti dengan yang lain. Terdengarlah suara yang mengusulkan nama Gus Muhib. Kelihatan enggan ia mengambil alih mikrofon dan duduk persis di samping kananku. Lalu tugas mengendalikan jalannya pertemuan dijalankannya dengan tertib dan lancar.

Kedua, KH Abdullah Kafabihi, juga Rais Syuriyah PBNU, Pengasuh utama Pondok Pesantren Lirboyo dan Rektor Universitas Tribakti yang berafiliasi dengan pesantren Lirboyo. Putra ke-12 dari KH Mahrus Aly. Selain belajar di Lirboyo, Kiai Kafa belajar kepada Mbah Mun di Sarang, beberapa kiai di Kempek Cirebon dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Makkah.

26 Desember 2025
Tanggapan KH Zulfa Mustofa atas pertemuan di Lirboyo

Saat pertemuan di Lirboyo berlangsung, KH Zulfa Mustofa, Pj Ketua Umum PBNU hasil Rapat Pleno di Hotel Sultan pada 9 Desember 2025, sedang berada di Makkah. Lalu pada Jumat pagi, 26 Desember 2025, ia mengunggah sebuah foto saat menghadiri acara akad nikah putra Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang berlangsung di Rushaifah. 

Di takarir unggahannya itu, Kiai Zulfa menulis sebuah tanggapan atas hasil dari pertemuan di Lirboyo yang mempertemukan Kiai Miftach dan Gus Yahya. Ia bersyukur dan mendoakan agar keluarga besar NU kembali bersatu. 

"Saya bersyukur mendengar kabar adanya islah di antara Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Yahya. Semoga seluruh pengurus dan warga NU menjadi lebih sakinah, mawaddah, dan penuh kasih sayang," demikian Kiai Zulfa menulis takarir foto pada unggahannya itu. 

******

Peristiwa yang terjadi pada hari ini, 26 Desember 2025 dan beberapa hari berikutnya akan kami sajikan dalam artikel kronologi persoalan di PBNU bagian ke-10.