Tuduhan Zionis Jadi Alasan Pemakzulan, Gus Yahya Akui Bertemu Netanyahu Demi Palestina

Jakarta, NU Online

Salah satu poin dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU di Jakarta, pada Kamis (20/11/2025), adalah meminta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundurkan diri dari jabatannya.

Desakan tersebut berkaitan dengan hadirnya akademikus zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU).

Menanggapi hal itu, Gus Yahya menegaskan bahwa rekam jejak dirinya terkait isu Palestina-Israel telah lama diketahui publik, termasuk oleh warga NU yang memilihnya pada Muktamar 2021. Ia menyebut bahwa tudingan yang muncul saat ini bukan sesuatu yang baru.

"Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Presiden Israel Netanyahu, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana dalam berbagai forum. Tapi tahun 2021, saat Muktamar, cabang-cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya pernah ke Israel, dan tetap memilih saya,” jelasnya.

Gus Yahya menegaskan bahwa kunjungannya pada 2018 tersebut dilakukan untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Ia menyatakan hal itu secara terbuka dalam berbagai forum di Yerusalem, termasuk ketika berhadapan langsung dengan Netanyahu.

"Bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Itu saya nyatakan di semua kesempatan, dan saya tidak akan pernah berhenti dengan posisi itu, apa pun yang terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengaku tidak ingin berprasangka terkait munculnya desakan pemakzulan tersebut. Menurutnya, sebelum ini pun berbagai rumor dan tuduhan telah beredar luas tanpa dasar yang jelas.

"Sebelum ini, itu rumor sudah enggak karu-karuan. Saya sudah dengar tuduhan macam-macam. Saya makan duit 900 miliar, saya macam-macam. Tapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka," tegasnya.

Gus Yahya menambahkan bahwa dirinya hanya akan mengambil sikap jika persoalan benar-benar jelas. Ia menyatakan keberatan untuk merespons sesuatu yang belum memiliki kepastian, terlebih jika menyangkut organisasi sebesar NU.

"Kalau jelas, baru saya ambil sikap. Kalau tidak jelas, saya mohon maaf, saya tidak berani, apalagi menyangkut NU," ujarnya.

Terkait dinamika internal, Gus Yahya menyebut bahwa hubungan dirinya dengan pihak-pihak terkait sebenarnya baik-baik saja. Namun, ia merasa belakangan tidak ada komunikasi yang terjalin.

"Ya, sebetulnya baik-baik saja. Perasaan saya sih begitu. Tapi dia mungkin terlalu sibuk, tidak pernah menghubungi saya. Saya tidak tahu," jelasnya.

Sebelumnya, risalah Rapat Harian Syuriyah yang memuat desakan agar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur atau diberhentikan dari jabatannya.

Dokumen tersebut merupakan hasil pertemuan tertutup pengurus harian Syuriyah PBNU di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Risalah itu ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.

Salah satu poin penting dalam risalah rapat yang dihadiri 37 dari total 53 anggota Syuriyah tersebut menyoroti kehadiran narasumber yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU).

Kehadiran narasumber itu dinilai tidak sesuai dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.

Komitmen Gus Yahya untuk Palestina

Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU sering menerima kunjungan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun di Kantor PBNU, Jakarta, sebagai bentuk komitmen mendukung kemerdekaan Palestina. NU Online mencatat sejumlah pertemuan itu.

Pertama, Zuhair berkunjung ke PBNU untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU masa khidmah 2022-2027. Pertemuan ini berlangsung pada 24 Januari 2025.

Pada kunjungan itu, Zuhair disambut langsung oleh Gus Yahya. Ia menyampaikan bahwa kunjungannya tersebut dalam rangka memperkuat hubungan antara Palestina dan NU yang sudah terbentuk sejak dulu.  

“Kami ingin menguatkan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Palestina yang sebenarnya sudah terbentuk sejak lama,” kata Zuhair sebagaimana dikutip NU Online.

Kedua, Gus Yahya mengutus Ketua LAZISNU PBNU Ali Hasan Al-Bahar untuk menemui Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Jakarta, pada 10 Oktober 2023.

Ali mengungkapkan bahwa Indonesia dalam hal ini punya pengalaman dijajah, sehingga semua upaya untuk mendapatkan kemerdekaan menjadi fokus PBNU.

"Dan kita tahu semuanya, Mukadimah Pendahuluan Undang Undangan Dasar (1945) kita juga seperti itu,” ujarnya, dikutip NU Online.

Ketiga, Gus Yahya kembali menerima kunjungan Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, pada 11 Juli 2024.

Dalam kunjungannya, Dubes Zuhair membahas soal hubungan bilateral antara Palestina dan Indonesia.

Ia menyebut bahwa dalam waktu dekat, otoritas Palestina dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman Palestina akan segera melakukan kunjungan ke PBNU.

"Kami telah berdiskusi dengan Syekh Yahya Cholil Staquf terkait urusan bilateral bahwa Menteri Kehakiman kami akan datang mengunjungi Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Zuhair Al-Shun kepada NU Online.

Keempat, Gus Yahya kembali menerima kunjungan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun di Kantor PBNU, pada 5 Agustus 2024.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya menyebut bahwa akan membentuk sebuah platform atau rencana kerja yang besifat multilateral dengan bentuk kerja sama internasional yang melibatkan tiga atau lebih negara untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Kami percaya kepada sistem internasional, karena sistem internasional inilah satu-satunya yang kita punya untuk memelihara stabilitas relatif dari dinamika global saat ini," katanya, dikutip NU Online.

Kelima, Gus Yahya menggelar konferensi pers bersama Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Al-Habbash untuk menjelaskan terkait kondisi terkini di Palestina. Pertemuan itu berlangsung pada 8 Agustus 2024.

Mahmoud menjelaskan, Palestina adalah negara yang sah berdasarkan keputusan internasional yang legal.

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah-wilayah di Palestina seperti Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem juga diakui oleh dunia internasional.

Sementara Gus Yahya menegaskan bahwa pembantaian atau genosida yang dilakukan Israel di Palestina adalah bencana umat Manusia.

"Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan, ini bukan hanya merundung manusia-manusia di Palestina saja, tetapi juga bencana bagi seluruh umat manusia," tegasnya, dikutip NU Online.