Jakarta, NU Online

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan pemerintah menargetkan seluruh kabupaten di Pulau Jawa telah memiliki pendampingan satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan pada 2026. Program tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur teritorial TNI sekaligus dukungan terhadap berbagai program pemerintah di daerah.

Sjafrie menjelaskan pembentukan batalyon dilakukan secara bertahap untuk menjangkau seluruh kabupaten di Indonesia. Dalam skema tersebut, pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 150 batalyon setiap tahun.

“Kita targetkan setiap tahun 150 batalyon untuk memenuhi 514 kabupaten. Insyaallah pada 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” kata Sjafrie dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Sjafrie, keberadaan batalyon teritorial tidak hanya difokuskan pada penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga diarahkan untuk membantu menciptakan stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat. Ia berharap kehadiran prajurit di daerah dapat membantu menekan angka kriminalitas, termasuk aksi begal yang belakangan menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Ia mengatakan nantinya prajurit akan melakukan patroli menggunakan kendaraan produksi industri pertahanan dalam negeri, baik kendaraan listrik maupun nonlistrik.

“Tapi setelah kita berada di situ, membuat pangkalan, dan pangkalan itu sudah jadi, dengan latihan, kemampuan, dan sebagainya, ini begal kriminal di situ yang tadinya minus sekian persen, sekarang menjadi plus sekian persen kriminalnya hilang, sudah di atas 50 persen,” ujarnya.

Selain aspek keamanan, Sjafrie menilai keberadaan batalyon juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, aktivitas ribuan prajurit di daerah akan mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

“Contoh gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia seribu orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Itu menimbulkan UKM,” tuturnya.

Ia menambahkan, batalyon teritorial juga disiapkan untuk mendukung layanan sosial dan kemanusiaan, termasuk membantu akses kesehatan masyarakat melalui kegiatan donor darah rutin prajurit.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan bagian dari penguatan pertahanan wilayah sekaligus dukungan TNI AD terhadap program-program pemerintah.

“Jadi, itu diharapkan satu kabupaten bisa ada satu Batalyon Teritorial Pembangunan,” kata Maruli usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Maruli menjelaskan pengembangan satuan dilakukan secara bertahap dan tidak hanya mencakup batalyon infanteri, tetapi juga berbagai kecabangan lain seperti Kavaleri, Artileri Medan (Armed), hingga Zeni.

“Tiap tahun berarti perhitungannya ada sekitar 150 plus batalyon-batalyon kecabangan; Kavaleri, Armed, Zeni, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut sejauh ini mendapat respons positif di berbagai daerah meski sempat menghadapi kendala terkait penyediaan lahan. Namun, persoalan tersebut disebut telah diselesaikan melalui komunikasi dengan pihak terkait.

“Jadi, ada satu-dua yang tanahnya sedikit bermasalah. Setelah kita jelaskan, enggak ada masalah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Maruli menegaskan bahwa batalyon teritorial juga akan dilibatkan dalam berbagai program pemerintah di lapangan, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, penanganan bencana, hingga penyediaan air bersih di daerah yang mengalami kekeringan.

“Sekarang program Presiden kan banyak untuk bantu masyarakat. Ada jembatan, ada air bersih, kesiapan kalau bencana alam, menghadapi kekeringan kita mulai bor air. Jadi, bekerja semua,” katanya.