Jakarta, NU Online 
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mewacanakan kebijakan baru terkait tarif kereta rel listrik (KRL). Kemenhub menyebut bakal ada penyesuaian tarif KRL yang didasarkan pada status ekonomi masyarakat.

 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengemukakan bahwa skema penerapan tarif baru tersebut berlaku bagi pelanggan dengan tingkat finansial yang tinggi. Berdasarkan hitung-hitungan sementara, harga yang harus dibayar bisa naik menjadi Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

 

“Tarif KRL yang berlaku saat ini masih mendapatkan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Tarif sekitar Rp3 ribu hingga Rp4 ribu, yang tidak mendapatkan subsidi itu cost-nya mungkin bisa Rp10 ribu, bisa Rp15 ribu,” kata Budi dalam konferensi pers virtual, Selasa (27/12/2022) lalu.

 

Alih-alih melakukan penyesuaian tarif, pemerintah harusnya bisa merumuskan formulasi strategis untuk menarik minat masyarakat menggunakan moda transportasi publik. Hal ini diungkapkan Ahli Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB), Jaenal Effendi kepada NU Online pada Selasa (3/1/2023).

 

“Pemerintah bisa memberikan kebijakan dan langkah strategis di awal-awal terlebih dahulu, sebelum datang pada wacana kenaikan tarif,” ungkap Jaenal.

 

Pasalnya, lanjut dia, KRL sebagai moda transportasi umum yang terjangkau dapat menjadi solusi persoalan sosial. Pembenahan dan pelayanan yang apik, dapat menarik minat pelanggan menggunakan transportasi bersama, sehingga isu kemacetan bisa terpecahkan.

 

“Public transportation ini penting karena akan mengurangi kemacetan dan banyak hal, sehingga negara kita ini menjadi negara yang lebih tertata dengan rapi,” ungkap Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Nahdlatul Ulama (LP PBNU) masa bakti 2015-2021 itu.

 

Soal pengelolaan transportasi publik ini, lanjut dia, akan lebih baik jika pemerintah melakukan feasibitily study dengan negara lain, dalam hal ini ia mencontohkan negara-negara di Eropa.

 

“Bandingkan dengan di Eropa. Di Eropa itu kan, dia memang public transportation-nya sebagai transportasi andalan masyarakat. Masyarakat itu justru dapat subsidi. Pengalaman saya menjadi mahasiswa di Eropa dulu misalnya. Kita gratis naik kereta itu,” terang dia.

 

Selain itu, kebijakan penaikan tarif KRL bagi orang kaya tersebut dirasa cukup “konyol” lantaran fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola pun belum jelas terkait perbedaan sarana antara golongan mampu dan kurang mampu.

 

“Pasti orang-orang kaya akan lebih memilih bawa mobil sendiri ke Jakarta, contoh. Istilahnya, hanya 1 dari 1.000 orang kaya yang mau naik kereta desak-desakkan,” ujar dia.

 

Infrastruktur dan pelayanan manajemen pengelola juga terlebih dahulu diperhatikan, kata Jaenal. Edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya transportasi publik, baginya, juga perlu gencar disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut patut dipertimbangkan dan dipenuhi terlebih dahulu sebelum menaikkan tarif KRL.

 

Doktor lulusan Univesitas Georg August-Goettingen, Jerman itu juga melihat upaya meningkatkan minat penggunaan transportasi umum tidak hanya sebatas pembenahan sarana dan sosialisasi. Lebih dari itu, pemerintah juga perlu mengatur arus produk kendaraan yang dinilai masih leluasa masuk ke pasar Indonesia.

 

“Kita teringat misalnya dulu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang lama terbengkalai. Ini karena ada tawar-menawar, tarik ulur kita dengan produsen katakanlah dari Jepang yang masuk ke Indonesia. Mereka akan terancam dan tidak masuk Indonesia ketika transportasi publik ini menjadi andalan bagi masyarakat kita,” ujarnya.

 

“Apalagi di kota-kota penghubung Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dengan lalu lintas masyarakatnya cukup padat. Ini harus betul-betul dipertimbangkan melalui tahapan-tahapan yang awal terlebih dahulu. Kenaikan tarif itu harusnya jadi prioritas kesekian,” tutup dia.

 

Pewarta: Nuriel Shiami Indiraphasa
Editor: Aiz Luthfi