Jakarta, NU Online
Putri kedua KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Hj Zannuba Ariffah Chafsoh menyoroti rencana kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12 persen yang dimulai Januari 2025.

 

Yenny Wahid sapaan akrabnya mengatakan saat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat kecil. Menurutnya, Gus Dur tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya dirinya dan mempertahankan kekuasaan.

 

"Ia tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau sekadar mempertahankan kekuasaan,” ujarnya dalam sambutan Acara Haul Ke-15 Gus Dur di Pondok Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan pada Sabtu (21/12/2024) malam.

 

Ia menyampaikan bahwa seharusnya hal tersebut dapat dijadikan contoh dan pelajaran bagi semua pihak, terutama para pemimpin di Indonesia.

 

“Semua yang beliau lakukan adalah demi kepentingan rakyat. Inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua terutama bagi para pemimpin kita hari ini,” ucap Yenny.

Yenny mengatakan bahwa kondisi saat ini, rakyat Indonesia dalam kondisi kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli masyarakat menurun, dan kelas menengah juga ikut turun.

 

“Saat ini, kita menghadapi tantangan yang besar. Rakyat hidup dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas bahkan berkurang jumlahnya sebanyak sembilan juta orang,” katanya.

 

Pendiri Wahid Foundation itu menyoroti rencana PPN menjadi 12 persen di saat situasi rakyat Indonesia sedang turun ekonominya.

 

"Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia, tetapi justru saat ini ada rencana Pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?" tegas Yenny.

Ia menyinggung kebijakan di negara tetangga. Yenny mengatakan bahwa Singapura saat ini memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya, selain itu Vietnam justru menurunkan pajak dan memperkecil jumlah pemimpin negaranya.

“Mari kita lihat negara lain. Singapura justru memberikan bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru memperkecil jumlah pejabatnya. Namun, Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” ujarnya.

Yenny mengatakan, jika Gus Dur masih hidup maka dia akan berada bersama rakyat untuk menentang rencana kenaikan PPN 12 persen.

 

“Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini, prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas,” tegas Yenny.