Jakarta, NU Online 

Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang bagi partisipasi publik dan kontrol terhadap kekuasaan, justru berisiko dimanfaatkan untuk kepentingan oligarki. 

Hal itu dikemukakan Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah saat memaparkan pandangannya mengenai kondisi politik saat ini di Indonesia.

Menurut Hurriyah, demokrasi sebagai sistem politik memberikan kesempatan bagi oposisi, termasuk kelompok yang menolak demokrasi, untuk berpartisipasi. Namun, paradoksnya, sejumlah politisi anti-demokrasi justru menggunakan mekanisme demokrasi pemilu dan partai politikuntuk meraih kekuasaan.

“Orang-orang yang anti demokrasi, yang tidak percaya dengan demokrasi, pun bisa berkuasa melalui mekanisme demokrasi. Dan itulah yang kita lihat hari ini,” ujar Hurriyah dalam diskusi bertema Islam, HAM, dan Dinamika Demokrasi di Outlier Cafe, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (27/2/2026).

Fenomena ini terlihat dari praktik politik dinasti modern yang tetap memanfaatkan prosedur demokrasi, seperti pemilu dan pencalonan terbatas, untuk memastikan transfer kekuasaan ke anggota keluarga atau kelompok tertentu. Regulasi dimanipulasi, rekrutmen calon dipersempit, dan penguasaan logistik menjadi kunci kemenangan.

“Secara prosedural, demokrasi dijalankan, tapi substansinya melemah. Menguasai logistik, dekat dengan penguasa, atau kebetulan berkuasa, itu cukup untuk memenangkan pemilu,” kata Hurriyah.

Huriyyah mengungkapkan praktik ini membuat demokrasi tidak lagi menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama. Kebijakan yang lahir bukan lagi kebijakan publik, melainkan kebijakan presiden atau pemerintah yang disesuaikan dengan kepentingan kelompok tertentu.

“Setiap pemerintahan ada kebijakannya, tapi yang ada adalah kebijakan presiden, kebijakan pemerintah. Bijak menurut siapa? Menurut mereka, bukan menurut publik,” tegasnya.

Hurriyah juga menyoroti dampak jangka panjang dari situasi ini, yakni kemunduran fungsi kontrol dan akuntabilitas demokrasi. Masyarakat yang kurang memiliki literasi politik berisiko menjadi pasif, sementara elit yang menguasai mekanisme demokrasi dapat mempertahankan kekuasaan dengan mudah.

“Demokrasi procedural dijalankan, tapi substansinya terdistorsi. Rakyat tidak lagi menjadi penentu utama,” jelasnya.

Hurriyah menegaskan perlunya penguatan partisipasi publik, transparansi, dan pengawasan independen agar demokrasi tidak sekadar menjadi formalitas prosedural, melainkan benar-benar mewujudkan kebaikan bagi masyarakat banyak.