Jakarta, NU Online
Pilkada yang memungkinkan kader-kader dari NU untuk maju mencalonkan diri harus didukung secara moral. NU secara institusional tidak boleh memberikan dukungan secara resmi karena NU bukanlah partai politik.
“Yang penting NU-nya selamat dan kandidatnya sukses. Ini tergantung bagaimana improvisasi di lapangan sehingga bisa bermain dengan cantik,” tutur Ketua PBNU H. Ahmad Bagdja kepada NU Online, Rabu.
<>Saat ini terdapat beberapa kandidat gubernur yang berasal dari NU. Yang paling santer adalah ketua PWNU DKI Fauzi Bowo yang mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI. Demikian pula ketua PWNU Jatim yang konon dilamar oleh beberapa partai untuk dijadikan pasangan wakil gubernur. Belum lagi pilkada di berbagai kabupaten yang banyak menarik aktifis NU di tingkat cabang.
Dalam beberapa kasus Pilkada, banyak calon dari NU kalah karena banyak diantara mereka yang berebut mencalonkan diri sehingga suaranya terpecah-pecah. Pengurus NU yang merasa memiliki massa mencalonkan diri, partai-partai juga menganbil calon dari NU, para kiai dari pesantren juga memberikan dukungan pada calon-calon tertentu sehingga suara NU terpecah belah.
“NU itu besar kalau bersatu, kalau suaranya terpecah belah, ya kalah dengan kandidat lain yang suaranya bersatu,” tambahnya.
Bagdja memberikan contoh keberhasilan Pilkada di Kalimantan Selatan yang berhasil menggolkan kader NU sebagai gubernur dan wakil gubernur maupun di tingkat kabupaten karena adanya kesatuan kata dari para partai pendukung dan kader NU. Kkegagalan kader NU untuk memimpin malah banyak terjadi di daerah Jawa Timur yang notabene merupakan basis NU.
“Ini memang kelemahan kita, bagaimana para pengurus NU bisa menjembatani kepentingan dari para kader sehingga bisa mensukseskan salah satunya. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu,” imbuhnya.
Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian menurut Bagdja adalah ketika calon yang berlatar belakang NU kalah, gubernur atau bupati terpilih memusuhi NU karena dianggap sebagai lawan politik. Kondisi ini harus disikapi dengan bijak oleh NU di daerah dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat. (mkf)
