Warta
Fatayat NU Harap Kerja Sama dengan Depkes Kembangkan Desa Siaga
Ahad, 24 Agustus 2008 | 03:04 WIB
Banjarmasin, NU Online
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berharap terjalin kerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes) dalam program pengembangan Desa Siaga se-Indonesia. Saat ini, organisasi para ibu muda NU itu banyak mendirikan Desa Siaga. Namun, belum banyak yang bekerja sama dengan Depkes.
Harapan itu mengemuka dalam Konferensi Besar (Konbes) Fatayat NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (23/8) kemarin.<>
Pengurus Wilayah Fatayat NU Nangroe Aceh Darussalam (NAD), misalnya. Saat ini telah dibentuk puluhan Desa Siaga di 10 kabupaten di NAD. Namun, dari Desa Siaga sebanyak itu tidak ada satu pun yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan.
Kader Fatayat NU selalu ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. "Kader Fatayat selalu menjadi pelopor dalam kegiatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu (posyandu), dan mereka bekerja secara sukarela," kata Dharmawati, peserta Konbes utusan Fatayat NU Kalimantan Timur.
Untuk bisa terus menjadi motivator, diharapkan Departemen Kesehatan memberikan insentif kepada para petugas posyandu minimal Rp25 ribu per kegiatan.
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain. (ant/rif)
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) berharap terjalin kerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes) dalam program pengembangan Desa Siaga se-Indonesia. Saat ini, organisasi para ibu muda NU itu banyak mendirikan Desa Siaga. Namun, belum banyak yang bekerja sama dengan Depkes.
Harapan itu mengemuka dalam Konferensi Besar (Konbes) Fatayat NU di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (23/8) kemarin.<>
Pengurus Wilayah Fatayat NU Nangroe Aceh Darussalam (NAD), misalnya. Saat ini telah dibentuk puluhan Desa Siaga di 10 kabupaten di NAD. Namun, dari Desa Siaga sebanyak itu tidak ada satu pun yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan.
Kader Fatayat NU selalu ambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. "Kader Fatayat selalu menjadi pelopor dalam kegiatan yang dilakukan pusat pelayanan terpadu (posyandu), dan mereka bekerja secara sukarela," kata Dharmawati, peserta Konbes utusan Fatayat NU Kalimantan Timur.
Untuk bisa terus menjadi motivator, diharapkan Departemen Kesehatan memberikan insentif kepada para petugas posyandu minimal Rp25 ribu per kegiatan.
Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
Sebuah Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
UKBM yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Warung Obat Desa, Pondok Persalinan Desa (Polindes), Kelompok Pemakai Air, Arisan Jamban Keluarga dan lain-lain. (ant/rif)
