Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada parlemen Indonesia agar menggalang dukungan dengan parlemen negara lain dalam upaya penarikan pasukan pendudukan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dari Irak. Demikian dikatakan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.
“Penggalangan dukungan dan kesepakatan itu juga untuk menghindari veto dari Presiden AS George W Bush terhadap Resolusi Kongres AS,” kata Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin (30/4), menyusul digelarnya sidang majelis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-116 di Nusa Dua, Bali, 29 April hingga 4 Mei 2007.
<>Sebelumnya, Kongres AS, Kamis (26/4) lalu, memberi persetujuan akhir pada rancangan undang-undang biaya perang, yang memulai penarikan pasukan AS dari Irak pada 1 Oktober, yang diancam veto Presiden George W Bush dalam pertikaian tersengitnya dengan Kongres pimpinan Partai Demokrat itu.
Menurut Hasyim, keputusan Kongres AS yang dipelopori Partai Demokrat itu harus mendapat dukungan. Karena, sejak diinvasi AS, kondisi Irak semakin tidak jelas. Selain itu, menurutnya, dukungan terhadap penarikan pasukan AS dari Irak juga untuk memperbaiki citra AS yang semakin menurun di mata dunia.
Hasyim yang juga Presiden World Conference on Religion for Peace itu mengungkapkan, apapun keadaannya, parlemen Indonesia harus melakukan penggalangan dukungan bagi penarikan pasukan AS dari Irak. Karena hal itu merupakan kewajiban Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Berani atau tidak, hal itu harus dilakukan. Karena hal itu merupakan amanat konstitusi, Mukadimah (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945; ‘…ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial…’,” urai Hasyim.
Terkait pertemuan IPU, Hasyim mendesak agar forum delegasi parlemen dunia itu menghasilkan kesepakatan yang bisa mendesak AS agar segera keluar dari Irak serta upaya mengakhiri konflik sektarian akibat pendudukan pasukan AS dan sekutunya.
“Mendesak agar parlemen Indonesia bisa menggalang dukungan dengan anggota parlemen negara lain untuk menyatakan bahwa invasi AS ke Irak merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum internasional serta hukum kemanusiaan atau HAM (Hak Asasi Manusia, Red)),” ujar Hasyim.
Selain itu, Hasyim juga meminta kepada parlemen Indonesia untuk menggalang dukungan dengan parlemen negara lain agar bisa mendesak Israel untuk membebaskan sejumlah menteri dan anggota parlemen Palestina yang ditangkap oleh Israel secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu, menyerukan kepada rakyat Irak agar memperkuat persatuan dan meninggalkan perpecahan antar-bangsa sendiri serta melawan segala bentuk penjajahan dan invasi AS. (rif)
