Surabaya, NU Online
Pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, masyarakat di wilayah tersebut diimbau tetap tenang dan menjaga kententeraman. Semua pihak diminta menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq Mughni bersama sejumlah tokoh lintas agama, di Surabaya, Kamis (6/11).<>
Turut bersama Hasyim dan Syafiq dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Philip K. Wijaya dan Ketua Parisada Hindu Dharma Jatim I Wayan Suwarna.
Selain itu, mereka yang tergabung dalam Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKAUB) mengajak semua pihak agar bersama-sama mengawasi jalannya penghitungan suara. Harapannya, kondisi Jatim yang kondusif saat ini bisa terus terjaga.
Hasyim mengatakan, aparat birokrasi pemerintahan sebaiknya berhati-hati dalam proses penghitungan suara Pilkada Jatim putaran kedua. Sebab, keterlibatan mereka dalam penghitungan suara dikhawatirkan akan memicu konflik.
“Biasanya, konflik sosial yang terjadi dalam pilkada dipicu dari adanya indikasi keberpihakan birokrasi kekuasaan terhadap salah satu pasangan calon,” ujar Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu.
Menurutnya, fenomena keterlibatan aparat birokrasi dalam proses pilkada terjadi di banyak tempat. Sebagian mengakibatkan perseteruan antar-pendukung kandidat. Karena keberpihakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan reaksi dari pasangan calon lain yang merasa dirugikan.
“Kita tidak berharap Jawa Timur akan ramai seperti Maluku Utara atau Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Tanda-tanda keterlibatan aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Jatim sebenarnya sudah terlihat sejak putaran pertama. Aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai kepala desa di sejumlah daerah telah dimobilisasi oleh salah satu pasangan calon. Bahkan, sekelas menteri pun turun tangan. “Sejak awal sudah ada polarisasi menteri, PNS sampai lurah-lurah,” sebut Hasyim.
Dalam proses penghitungan suara ini, Hasyim berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Aparat birokrasi pemerintahan di Jatim diminta untuk tetap menjaga netralitasnya, yakni dengan tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penghitungan suara.
“Pilgub ini jadi benteng demokrasi, kami minta masyarakat tenang. Siapa pun yang terpilih, anggap sebagai yang terbaik dan memilih komitmen kuat. Seperti yang disampaikan dalam kampanyenya,” imbuh Syafiq. (rif)
Pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, masyarakat di wilayah tersebut diimbau tetap tenang dan menjaga kententeraman. Semua pihak diminta menunggu hasil penghitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.
Imbauan itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim Syafiq Mughni bersama sejumlah tokoh lintas agama, di Surabaya, Kamis (6/11).<>
Turut bersama Hasyim dan Syafiq dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Philip K. Wijaya dan Ketua Parisada Hindu Dharma Jatim I Wayan Suwarna.
Selain itu, mereka yang tergabung dalam Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKAUB) mengajak semua pihak agar bersama-sama mengawasi jalannya penghitungan suara. Harapannya, kondisi Jatim yang kondusif saat ini bisa terus terjaga.
Hasyim mengatakan, aparat birokrasi pemerintahan sebaiknya berhati-hati dalam proses penghitungan suara Pilkada Jatim putaran kedua. Sebab, keterlibatan mereka dalam penghitungan suara dikhawatirkan akan memicu konflik.
“Biasanya, konflik sosial yang terjadi dalam pilkada dipicu dari adanya indikasi keberpihakan birokrasi kekuasaan terhadap salah satu pasangan calon,” ujar Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu.
Menurutnya, fenomena keterlibatan aparat birokrasi dalam proses pilkada terjadi di banyak tempat. Sebagian mengakibatkan perseteruan antar-pendukung kandidat. Karena keberpihakan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dapat menimbulkan reaksi dari pasangan calon lain yang merasa dirugikan.
“Kita tidak berharap Jawa Timur akan ramai seperti Maluku Utara atau Sulawesi Selatan,” tandasnya.
Tanda-tanda keterlibatan aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pilkada Jatim sebenarnya sudah terlihat sejak putaran pertama. Aparat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai kepala desa di sejumlah daerah telah dimobilisasi oleh salah satu pasangan calon. Bahkan, sekelas menteri pun turun tangan. “Sejak awal sudah ada polarisasi menteri, PNS sampai lurah-lurah,” sebut Hasyim.
Dalam proses penghitungan suara ini, Hasyim berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Aparat birokrasi pemerintahan di Jatim diminta untuk tetap menjaga netralitasnya, yakni dengan tidak melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penghitungan suara.
“Pilgub ini jadi benteng demokrasi, kami minta masyarakat tenang. Siapa pun yang terpilih, anggap sebagai yang terbaik dan memilih komitmen kuat. Seperti yang disampaikan dalam kampanyenya,” imbuh Syafiq. (rif)
