Warta
Hasyim Ingatkan PKB Agar Tak Lupakan Visi Perjuangan Politik NU
Selasa, 27 Mei 2008 | 21:17 WIB
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengakui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilahirkan NU dan para ulama. Namun, katanya, PKB juga harus ingat bahwa NU telah mengamanatkan visi perjuangan politiknya pada partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu.
“PKB memang ‘anak’ (baca: dilahirkan) NU. Tapi, harus diingat, NU menyuruh apa pada PKB. NU mengamanatkan apa pada PKB,” ujar Hasyim dalam pertemuannya dengan para kiai dan ulama PKB kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (27/5) malam.<>
Hasyim menjelaskan, NU memiliki dua visi politik, yakni politik yang bersifat substansial dan politik praktis. Visi yang pertama, katanya, NU memperjuangkan politik kebangsaaan yang berdasarkan pada nilai-nilai ke-Islam-an, terutama nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kekuasaan.
Di sisi lain, imbuhnya, NU juga berkepentingan dalam politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Tujuannya, melakukan penataan pada sistem kepemerintahan dan kenegaraan yang menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat. Namun, hal itu tak mungkin dijalankan langsung oleh NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam.
“Nah, di sinilah (politik praktis) PKB berperan sebagai partai yang didirikan NU. NU tidak mungkin masuk wilayah politik praktis. Karena kalau NU menjadi parpol, maka akan bersaing di kekuasaan. Hal itu akan mengganggu nilai-nilai luhur Islam yang dibawa para ulama,” terang Hasyim.
Ia menceritakan kiprah NU dalam politik praktis saat menjadi partai politik pada 1960-an dan 1970-an. Lalu, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu menarik diri sepenuhnya dari wilayah politik praktis melalui Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, pada 1984.
“Itu bukan berarti NU meninggalkan dunia politik sepenuhnya. Tapi, hanya dalam wilayah politik praktis. Politik kebangsaan NU tetap dijalankan sebagai organisasi kemasyarakatan,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengakui bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilahirkan NU dan para ulama. Namun, katanya, PKB juga harus ingat bahwa NU telah mengamanatkan visi perjuangan politiknya pada partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu.
“PKB memang ‘anak’ (baca: dilahirkan) NU. Tapi, harus diingat, NU menyuruh apa pada PKB. NU mengamanatkan apa pada PKB,” ujar Hasyim dalam pertemuannya dengan para kiai dan ulama PKB kubu Ketua Umum Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (27/5) malam.<>
Hasyim menjelaskan, NU memiliki dua visi politik, yakni politik yang bersifat substansial dan politik praktis. Visi yang pertama, katanya, NU memperjuangkan politik kebangsaaan yang berdasarkan pada nilai-nilai ke-Islam-an, terutama nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan kekuasaan.
Di sisi lain, imbuhnya, NU juga berkepentingan dalam politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Tujuannya, melakukan penataan pada sistem kepemerintahan dan kenegaraan yang menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat. Namun, hal itu tak mungkin dijalankan langsung oleh NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan Islam.
“Nah, di sinilah (politik praktis) PKB berperan sebagai partai yang didirikan NU. NU tidak mungkin masuk wilayah politik praktis. Karena kalau NU menjadi parpol, maka akan bersaing di kekuasaan. Hal itu akan mengganggu nilai-nilai luhur Islam yang dibawa para ulama,” terang Hasyim.
Ia menceritakan kiprah NU dalam politik praktis saat menjadi partai politik pada 1960-an dan 1970-an. Lalu, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu menarik diri sepenuhnya dari wilayah politik praktis melalui Muktamar ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, pada 1984.
“Itu bukan berarti NU meninggalkan dunia politik sepenuhnya. Tapi, hanya dalam wilayah politik praktis. Politik kebangsaan NU tetap dijalankan sebagai organisasi kemasyarakatan,” jelas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu. (rif)
