Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta kepada seluruh elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk segera menghentikan konflik internal. Caranya, masing-masing pihak harus mematuhi keputusan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hasyim mengatakan hal itu usai menggelar jumpa pers terkait penyelenggaraan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) III di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Jumat (25/7).<>
"Ikuti keputusan pengadilan. Begitu itu sudah diputuskan, maka semua harus oke. Karena yang minta diadili, kan, mereka (elit PKB yang berkonflik) sendiri. Tidak boleh ada konflik," kata Hasyim.
Jika konflik tak segera diakhiri, menurut Hasyim, bukan tidak mungkin dukungan masyarakat dan warga NU pada PKB akan semakin surut. Sebab, masyarakat bisa jadi tak percaya lagi pada PKB dapat menjadi wadah penyaluran aspirasi politik.
Selain itu, konflik internal yang terus menerus terjadi dan tak pernah ada penyelesaian yang baik, justru akan merugikan PKB sendiri. Partai tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Warga NU sebagai basis pendukung utama PKB pun ikut dirugikan.
"Kalau konflik terus, kasihan PKB juga. Dukungan mereka akan semakin surut. Sekarang umat kasihan juga. Bagaimana harus menempatkan diri di tengah pemimpin yang berkonflik," ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, "Sekarang, yang perlu kita siapkan adalah langkah-langkah untuk konsolidasi anggota PKB di seluruh Indonesia.”
Muhaimin yakin, konflik yang terjadi tidak akan memengaruhi perolehan suara PKB secara signifikan. Sebaliknya, konflik tersebut semakin membuat PKB terkenal dan dilirik orang.
"Yang kontra terhadap saya juga hanya 10 persen, selebihnya tetap mendukung. Namun, kita akan menerima yang 10 persen itu bila mereka mau mengikuti AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan aturan lain yang berlaku di PKB," tutur Muhaimin.
Muhaimin juga mengatakan tetap akan merangkul Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebab, Gus Dur merupakan salah satu pendiri dan telah berjasa banyak bagi PKB. (rif)
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta kepada seluruh elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk segera menghentikan konflik internal. Caranya, masing-masing pihak harus mematuhi keputusan hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hasyim mengatakan hal itu usai menggelar jumpa pers terkait penyelenggaraan International Conference of Islamic Scholars (ICIS) III di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Jumat (25/7).<>
"Ikuti keputusan pengadilan. Begitu itu sudah diputuskan, maka semua harus oke. Karena yang minta diadili, kan, mereka (elit PKB yang berkonflik) sendiri. Tidak boleh ada konflik," kata Hasyim.
Jika konflik tak segera diakhiri, menurut Hasyim, bukan tidak mungkin dukungan masyarakat dan warga NU pada PKB akan semakin surut. Sebab, masyarakat bisa jadi tak percaya lagi pada PKB dapat menjadi wadah penyaluran aspirasi politik.
Selain itu, konflik internal yang terus menerus terjadi dan tak pernah ada penyelesaian yang baik, justru akan merugikan PKB sendiri. Partai tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Warga NU sebagai basis pendukung utama PKB pun ikut dirugikan.
"Kalau konflik terus, kasihan PKB juga. Dukungan mereka akan semakin surut. Sekarang umat kasihan juga. Bagaimana harus menempatkan diri di tengah pemimpin yang berkonflik," ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, "Sekarang, yang perlu kita siapkan adalah langkah-langkah untuk konsolidasi anggota PKB di seluruh Indonesia.”
Muhaimin yakin, konflik yang terjadi tidak akan memengaruhi perolehan suara PKB secara signifikan. Sebaliknya, konflik tersebut semakin membuat PKB terkenal dan dilirik orang.
"Yang kontra terhadap saya juga hanya 10 persen, selebihnya tetap mendukung. Namun, kita akan menerima yang 10 persen itu bila mereka mau mengikuti AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan aturan lain yang berlaku di PKB," tutur Muhaimin.
Muhaimin juga mengatakan tetap akan merangkul Ketua Umum Dewan Syura KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebab, Gus Dur merupakan salah satu pendiri dan telah berjasa banyak bagi PKB. (rif)
