Jakarta, NU Online
Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU) H.Imam Churmen mengingatkan kepada semua pihak, bahwa petani Indonesia juga mempunyai posisi tawar-menawar, karena itu jangan disepelekan.
"Jika petani Korea Selatan dan Jepang mempunyai posisi tawar-menawar yang tinggi untuk melindungi kepentingannya, petani Indonesia juga demikian. Karena itu perlu kita ingatkan, jangan lukai perasaan petani dengan kebijakan yang menjepit nasib mereka," kata Imam Churmen di Jakarta, Selasa, menanggapi aksi unjukrasa petani meminta pemerintah menyetop impor beras.
<>Imam mengatakan, semua pihak termasuk pemerintah dan DPR, hendaknya mau mendengar keluh-kesah petani yang sampai kini mayoritas masih merupakan bagian dari kemiskinan.
"Adalah wajar jika petani yang sudah kesulitan hidupnya menentang kebijakan yang tidak populis. Mestinya, kebijakan pemerintah pro terhadap petani dan membela kepentingan petani agar petani terangkat dari lembah kemiskinan," ujarnya.
Ia mempertanyakan, apakah tepat impor beras itu sekarang dilakukan. Karena impor beras ada aturannya, antara lain jika memang stok beras nasional kurang dari satu juta ton, dan tidak dilakukan pada saat panen raya.
Kalau memang impor diperlukan, ia mempertanyakan siapa importir yang ditunjuk. Sebab bukan tidak mungkin, importir itu akan ’diboncengi’ importir illegal untuk mengeruk keuntungan pribadi, katanya.
Sesepuh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini juga mengingatkan, kalaupun perlu impor beras harus dijamin tidak dipasarkan agar tidak merusak harga beras petani. Karena itu, kalau perlu utamakan beli beras petani untuk stok nasional ketimbang impor dari luar.
"Apalagi, sebentar lagi akan terjadi panen raya. Sehingga, harga beras dalam negeri tetap stabil dan petani dapat meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya.
Ia juga menandaskan pentingnya stok pangan/beras nasional yang cukup, untuk mengantisipasi kemungkinan kekurangan pangan. "Kalau stok belum memenuhi syarat boleh saja impor, tapi berasnya jangan dipasarkan, karena hal itu jelas akan merusak harga pasar."
Ia meminta pemerintah terus mengupayakan terwujudnya swasembada beras dan gula, agar Indonesia yang berpenduduk lebih 220 juta jiwa tidak tergantung pada produk luar. "Kita harapkan, dengan program revitalisasi pertanian yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita tak lagi kekurangan pangan," tegas Imam Churmen.(ant/mkf)
