Jakarta, NU Online
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Effendy Choirie, menyebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, sebagai pejabat “sontoloyo”. Ia mengatakan itu menanggapi pernyataan Syamsir yang menyebut ada salah satu menteri dan anggota DPR yang terlibat di balik aksi anarkis mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Effendy, tuduhan itu menunjukkan kinerja BIN tidak baika, bahkan buruk. Seharusnya, kata dia, lembaga pimpinan Syamsir itu menjadi ‘teliga’ dan ‘mata’ bagi negara agar bisa memberikan informasi yang benar kepada presiden.<>
“Bukan tunjuk sana tunjuk sini. Kalau asal tunjuk dan memberikan informasi yang salah, itu namanya sontoloyo," tandas Effendy yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (27/6).
Ia menjelaskan, menteri yang tidak bekerja dengan benar adalah pembantu presiden yang tidak memberi masukan yang salah dan tidak aspiratif saat pembuatan kebijakan-kebijakan. Karena itu, pembantu-pembantu presiden yang asal bicara itulah yang sebenarnya sontoloyo.
Bahwa ada kelompok-kelompok dan anggota DPR yang diduga membiayai unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM, menurut Effendy, itu biasa-biasa saja. “Kan, tidak ada larangan untuk mendukung kepentingan rakyat. Misalnya, membantu memberi makan, minum, pengobatan dan sebagainya, apa salah?” katanya.
Ia tak sependapat dengan aksi mahasiswa yang anarkis. Namun, ia mengaku memahami kondisi di lapangan yang dialami mahasiswa dalam berunjuk rasa. Kerusuhan pun banyak faktor yang melatarbelakangi, termasuk sikap aparat yang represif pada mahasiswa. Hal itu terbukti dengan meninggalnya seorang mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta, Maftuh Fauzi.
Kamis (26/6) lalu, Syamsir menyebut ada menteri Kabinet Indonesia Bersatu dari salah satu partai politik yang tidak taat kepada Presiden. Menteri itu, katanya, mencoba merongrong pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM.
“Saya menyesalkan menteri dari parpol yang mendukung pemerintahan. Dalam kabinet, setuju harga BBM naik, eh di DPR lain ngomongnya,” pungkas Syamsir.
Namun, ia tak menyebut nama yang dimaksud. “Ya, menteri dari parpol-lah. Itu, kan, nggak benar. Kalau dalam rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo!” tandasnya. (nif)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI, Effendy Choirie, menyebut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, sebagai pejabat “sontoloyo”. Ia mengatakan itu menanggapi pernyataan Syamsir yang menyebut ada salah satu menteri dan anggota DPR yang terlibat di balik aksi anarkis mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Effendy, tuduhan itu menunjukkan kinerja BIN tidak baika, bahkan buruk. Seharusnya, kata dia, lembaga pimpinan Syamsir itu menjadi ‘teliga’ dan ‘mata’ bagi negara agar bisa memberikan informasi yang benar kepada presiden.<>
“Bukan tunjuk sana tunjuk sini. Kalau asal tunjuk dan memberikan informasi yang salah, itu namanya sontoloyo," tandas Effendy yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (27/6).
Ia menjelaskan, menteri yang tidak bekerja dengan benar adalah pembantu presiden yang tidak memberi masukan yang salah dan tidak aspiratif saat pembuatan kebijakan-kebijakan. Karena itu, pembantu-pembantu presiden yang asal bicara itulah yang sebenarnya sontoloyo.
Bahwa ada kelompok-kelompok dan anggota DPR yang diduga membiayai unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan BBM, menurut Effendy, itu biasa-biasa saja. “Kan, tidak ada larangan untuk mendukung kepentingan rakyat. Misalnya, membantu memberi makan, minum, pengobatan dan sebagainya, apa salah?” katanya.
Ia tak sependapat dengan aksi mahasiswa yang anarkis. Namun, ia mengaku memahami kondisi di lapangan yang dialami mahasiswa dalam berunjuk rasa. Kerusuhan pun banyak faktor yang melatarbelakangi, termasuk sikap aparat yang represif pada mahasiswa. Hal itu terbukti dengan meninggalnya seorang mahasiswa Universitas Nasional, Jakarta, Maftuh Fauzi.
Kamis (26/6) lalu, Syamsir menyebut ada menteri Kabinet Indonesia Bersatu dari salah satu partai politik yang tidak taat kepada Presiden. Menteri itu, katanya, mencoba merongrong pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM.
“Saya menyesalkan menteri dari parpol yang mendukung pemerintahan. Dalam kabinet, setuju harga BBM naik, eh di DPR lain ngomongnya,” pungkas Syamsir.
Namun, ia tak menyebut nama yang dimaksud. “Ya, menteri dari parpol-lah. Itu, kan, nggak benar. Kalau dalam rapat kabinet sudah putus, kok di luar ngomongnya lain. Sontoloyo!” tandasnya. (nif)
