Bandung, NU Online
Ketua Umum MUI Pusat KHA Sahal Mahfudz mengatakan, permasalahan umat semakin kompleks dan membutuhkan jawaban serta respons dari alim ulama, seperti perjudian, pornografi dan pornoaksi, penistaan wanita dan anak, KKN, suap, dan kemaksiatan lainnya.
"Umat Islam yang besar masih menjadi beban bangsa, belum menjadi potensi sehingga perlu kajian dan program komprehensif untuk menanggulanginya," kata Sahal Mahfudz dalam sambutannya pada pembukaan musyawarah daerah (Musda) ke-7 MUI Jabar di Hotel Savoy Homann, Selasa malam.
<>Untuk itu, katanya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, diminta melakukan introspeksi secara jujur tentang kondisi dan permasalahan umat saat ini, serta meningkatkan peranannya.
Umat Islam yang merupakan jumlah paling besar di Indonesia, kondisinya masih memprihatinkan karena memiliki peran paling kecil, katanya..
Rais Aam PBNU tersebut menekankan pentingnya organisasi MUI yang sehat yakni memiliki program-program jelas dan dapat dilaksanakan, SDM yang cukup dan kompeten, dengan anggaran memadai.
"Kami nilai MUI Jawa Barat masuk dalam kategori MUI yang sehat karena dari segi program kerja sudah jelas, SDM melimpah dan dukungan pemerintah yang baik," katanya.
Dikatakannya bahwa peranan dan posisi ulama, harus merangkul semua pihak dan kalangan, serta dikelola sebagai wadah pengkhidmatan kepada umat.
Keberadaan MUI sampai sekarang masih dibutuhkan, meski belum sempurna dan baik di mata umat. "Nilai MUI masih cukup sesuai dengan standar yakni adanya program kerja yang dilaksanakan, adanya permusyawaratan, dan diterima oleh masyarakat. Untuk ke depan MUI Jawa Barat harus bisa menjadi model dan panutan bagi daerah-daerah lainnya," tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan mengatakan, dinamika masyarakat yang amat cepat menuntut peran MUI yang dinamis dan modern agar membawa umat kepada kehidupan Islami.
"Problematika umat makin kompleks sehingga banyak yang bingung dan kehilangan arah bahkan dengan tekanan sosial ekonomi, membuat masyarakat depresi atau mengalami gangguan kesehatan rohani," katanya.
Gubernur juga mengatakan, dengan peningkatan ilmu, wawasan, dan tingkat pendidikan umat, ditunjang keterbukaan informasi, berdampak kepada keberagaman ijtihad dalam memaknai hukum.
"Situasi ini menuntut MUI lebih arif dan akomodatif terhadap berbagai keragaman pendapat umat. Perbedaan harus direspons sebagai rahmat bukan bahan perpecahan umat yang selama ini menjadi kelemahan umat Islam," katanya.
Hadir pada pembukaan Musda MUI Jabar itu Ketua DPRD Jawa Barat HAM Ruslan, Ketua Umum MUI Jawa Barat Drs KH Hafizh Utsman, pengurus MUI Jawa Barat, pengurus MUI kabupaten/kota, pimpinan pesantren, dan para pejabat Depag.(ant/mkf)
