Batam, NU Online
Adanya pro dan kontra dari RUU Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) tidak terlepas dari adanya draft RUU yang beredar dari masyarakat. Namun bagi Meutia Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan, ia menyayangkan beredarnya draft yang simpang siur saat ini.
"Yang ada sekarang adanya draf lama yang belum direvisi dan beredar. Sehingga akhirnya orang berpikir yang tidak-tidak," ungkap wanita yang baru saja dikukuhkan sebagai Guru Besar Fisip Universitas Indonesia di Kongres Muslimat NU XV di Asrama Haji Batam Centre, Kamis (30/3).
<>Saat ditanya komentarnya tentang maraknya LSM yang menolak disahkannya RUU APP, Meutia mengatakan, "Saya pikir mereka (LSM, red) tidak memahami sekali kenapa pornografi itu harus diatur. Saya kira korban ini banyak dari anak-anak dan perempuan. Penyebaran materi pornografi yang begitu longgar itu harus diatur. Karena itu merusak generasi kita,"katanya.
Terkait dengan RUU APP yang nantinya oleh Presiden akan ditunjuk leading sector atau pelaksana sosialisasinya. Khofifah Indar Parawansa sendiri mendesak dan mengusulkan agar Menteri Pemberdayaan Perempuan menjadi leading sectornya.
"Saya tidak bisa jawab karena belum ditentukan oleh presiden. Kami tentu pasti dilibatkan siapapun yang akan jadi leadingnya. Tentu kementrian perempuan akan dilibatkan karena banyak korban itu adalah perempuan dan anak-anak. Dan mereka ada di bawah tanggungjawab kami," ujar Meutia Hatta.
Masalah RUU APP ini memang tidak terlepas dari pertanyaan peserta kongres Muslimat NU, terutama dari wakil Tanjungpinang. Ia juga mempertanyakan sikap Kementrian Pemberdayaan Perempuan tentang TKW yang di Kepri ini menjadi tempat pertama pemulangan TKW dari luar negeri serta kasus trafficking. "Saya memang setelah ini (kemarin sore, red) akan langsung ke sana," ujar Meutia saat dalam forum kongres.
Dikatakannya lebih lanjut, ia sangat mendukung adanya Woman Crisis Centre karena Batam merupakan tempat pertama dari luar negeri dan menjadi daerah transit. "Namun saya berpikir ini akan kurang bisa ditanggulangi. Perlu adanya dukungan dari provinsi lain karena korbannya provinsi itu," imbuhnya.
Dalam Woman Crisis Centre, para TKW serta traficking yang menjadi korban dapat memperoleh penyembuhan fisik seperti luka yang perlu disembuhkan, mental psikologis, dan kesempatan untuk pindah.
Dukungan keberadaan dan kesuksesan Woman Crisis Centre ini juga dibutuhkan dalam bentuk dana. Dan dana ini, dapat diperoleh dari provinsi-provinsi sekitar yang menjadi daerah asal dari wanita yang menjadi korban trafficking atau penyiksaan terhadap TKW.(ika)
