Jakarta, NU Online
Muslimat NU melalui rapat pimpinan dengan seluruh wilayah yang berlangsung 29-31 mengeluarkan rekomendasi menolak dukungan pemerintah Indonesia terhadap resolusi PBB yang memberi tambahan embargo kepada Iran.
“Jadi atas nama keadilan tidak adil, atas nama kemanusiaan juga tidak manusiawi karena pola-pola yang ditetapkan diskriminatif, kenapa misalnya Israel melakukan hal yang sama, ia tidak mendapatkan tindakan yang sama dari PBB misalnya,” tutur Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
<>Ditambahkannya atas nama kemanusiaan, embargo dilakukan, tidak hanya menimbulkan krisis minyak dunia, tetapi juga akan berimplikasi penderitaan kehidupan warga Iran yang berkepanjangan. “Dari alasan itu, saya rasa kita harus menunjukkan politik luar negeri kita bebas aktif dan konstruktif, kalau ini kan cenderung destruktif,” paparnya.
Muslimat berharap agar pemerintah hati-hati dalam mengambil keputusan yang punya implikasi besar terhadap perasaan sekian banyak ummat Islam di Indonesia yang menunjukkan simpatinya kepada Iran.
“Perasaan sebagian besar warga ini akan terluka kalau pemerintah tidak hati-hati, misalnya pemerintah mendukung resolusi PBB terkait dengan problem nuklir di Iran. Bukanlah presiden Ahmadinejad sudah pernah ke Indonesia dan bertemu dengan pemerintah serta pemerintah dan informal leader untuk meyakinkan pembangunan teknologi nuklirnya untuk tujuan damai,” tandasnya.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini, kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap mereka, terutama kalau resolusi PBB ini berimplikasi terhadap embargo ekonomi.
“Tentu akan menimbulakan keprihatinan dan penderitaan yang berkepanjangan lagi pada masyarakat Iran. Indonesia mestinya berkontribusi secara produktif, itu kan yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan kesengsaraan pada warga negera lain,” imbuhnya.
Ditanya apakah hubungan antara Iran dan Indonesia akan merenggang pasca persetujuan pada resolusi PBB tersebut, Khofifah berpendapat Iran akan proporsional melakukan penilain antara komunikasi mereka dengan pemerintah dan dengan non pemerintah.
“Ketika pertemuan di PBNU bulan Mei tahun lalu, saya menangkap hubungan antara presiden Ahmadinejad dan PBNU cukup bagus dan komunikasi dengan mereka terus berlanjut. Yang kami harapkan Iran bisa melakukan pemilahan antara kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagian besar informal leader yang tidak sepakat dengan resolusi PBB itu,” katanya.
Rekomendasi lain yang diputuskan muslimat adalah mendesak kembali proses pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang oleh DPR sudah disampaikan kepada presiden, supaya presiden menunjuk leading sektor dan segera dibentuk pansus bersama antara DPR dan pemerintah.
Ketiga, berkaitan dengan fenomena frustasi yang kebablasan sampai menimbulkan bunuh diri, perlu diantisipasi dengan adanya pekerja sosial masyarakat (PSM)-PSM). “Sebetulnya ini harus dijadikan program nasional untuk mengantisipasi dini adanya rasa frustasi yang mendalam yang menimbulkan kemungkinan bunuh diri,” tegasnya. (mkf)
