Warta

PBNU Ancam Presiden Bila Pembayaran Ganti Rugi Lapindo Tak Beres

Rabu, 22 Agustus 2007 | 12:49 WIB

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengancam akan memprotes Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bila pembayaran ganti rugi jual-beli lahan korban lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc, di Sidoarjo, Jawa Timur, tak beres.

“Kalau beres, ya Alhamdulillah. Kalau tidak beres, mari kita protes ramai-ramai,” ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (22/8)<>

Namun demikian, Hasyim tetap akan menghormati batas waktu yang diberikan pemerintah atas proses ganti rugi tersebut. Jika hingga batas waktu tersebut persoalan ganti rugi itu belum juga tuntas, maka tak ada jalan lain kecuali memprotes dan meminta ketegasan Presiden Yudhoyono.

“Sebab, kalau tidak beres, berarti jalannya sudah buntu karena tidak ada lagi jabatan di atas Presiden,” terang mantan Pengurus Wilayah NU Jawa Timur itu.

Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim, itu menyatakan, penderitaan warga korban semburan lumpur panas tersebut sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena itu, baginya, pembayaran ganti rugi tersebut ini merupakan harapan terakhir para korban.

Sesuai tenggat yang ditentukan pemerintah, maka proses jual-beli lahan dan bangunan terdampak lumpur harus tuntas pada 14 September 2007.

Sementara itu, ganti rugi nilai transaksi jual-beli lahan terdampak luapan lumpur yang dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya itu hingga kini sudah mencapai Rp1,4 triliun lebih.

Direktur Operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo, di Sidoarjo, mengatakan, dari nilai transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur sebesar Rp 1,4 triliun lebih, uang muka (20 persen) yang telah dibayarkan kepada warga pemilik lahan dan bangunan terdampak lumpur panas mencapai Rp294,7 miliar.

Jumlah yang telah ditransaksikan hingga 16 Agustus 2007 sebanyak 5.850 bidang dan Senin ini transaksi jual-beli lahan terdampak lumpur panas dilanjutkan kembali, setelah tak operasional selama tiga hari karena hari libur nasional.

Ia mengatakan, sejumlah 211 bidang lahan dan bangunan yang ditransaksikan Senin lalu dengan nilai lebih dari Rp77 miliar. Lahan dan bangunan yang ditransaksikan meliputi persawahan 1.549 meter persegi (m2), pekarangan 39.217,23 m2 dan bangunan 25.655 m2. (rif)


Terkait