Warta
PBNU Minta Nahdliyin Ikuti Keputusan Pemerintah tentang Idul Fitri
Senin, 29 September 2008 | 16:03 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengingatkan dan meminta kalangan nahdliyin (sebutan untuk warga NU) agar mengikuti keputusan pemerintah tentang penetapan 1 Syawal 1429 Hijriyah atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Demikian ditegaskan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, KH A. Ghazalie Masroeri, usai mengikuti Sidang Itsbat yang membahas penetapan 1 Syawal 1429 Hijriyah di Kantor Departemen Agama (Depag), Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (29/9) petang.<>
Kiai Ghazalie—begitu ia akrab disapa—mengatakan hal tersebut menanggapi adanya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Tanah Air yang merayakan Idul Fitri di luar ketetapan pemerintah.
”Jangan ada yang membawa-bawa ‘bendera’ NU jika tidak mengkuti keputusan PBNU yang sepakat dengan keputusan pemerintah,” tegas kiai ahli falak asal Grobogan, Jawa Tengah, itu.
Pihaknya, ujar Kiai Ghazalie, tak bertanggung jawab jika ada nahdliyin yang mengabaikan keputusan PBNU tentang penetapan Idul Fitri. ”Keputusan PBNU ini telah melalui tata cata yang sesuai dengan syariat, ilmu astronomi (falak) dan sikap sosial-politik selaku warga negara,” pungkasnya.
Ia menyitir sebuah Hadits yang menyatakan, para Sahabat Nabi Muhammad dahulu pernah melihat hilal (bulan), namun mereka tidak lantas merayakan Idul Fitri secara sepihak. Para Sahabat melapor terlebih dahulu pada Rasulullah, lalu mengumumkannya kepada masyarakat sebagai ‘kepala negara’.
”Jadi, tidak serta-merta seseorang yang merasa melihat hilal, langsung memutuskan untuk ber-Hari Raya, karena hal ini menyangkut persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam,” tegasnya. (min)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mengingatkan dan meminta kalangan nahdliyin (sebutan untuk warga NU) agar mengikuti keputusan pemerintah tentang penetapan 1 Syawal 1429 Hijriyah atau Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Demikian ditegaskan Ketua Lajnah Falakiyah PBNU, KH A. Ghazalie Masroeri, usai mengikuti Sidang Itsbat yang membahas penetapan 1 Syawal 1429 Hijriyah di Kantor Departemen Agama (Depag), Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (29/9) petang.<>
Kiai Ghazalie—begitu ia akrab disapa—mengatakan hal tersebut menanggapi adanya beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Tanah Air yang merayakan Idul Fitri di luar ketetapan pemerintah.
”Jangan ada yang membawa-bawa ‘bendera’ NU jika tidak mengkuti keputusan PBNU yang sepakat dengan keputusan pemerintah,” tegas kiai ahli falak asal Grobogan, Jawa Tengah, itu.
Pihaknya, ujar Kiai Ghazalie, tak bertanggung jawab jika ada nahdliyin yang mengabaikan keputusan PBNU tentang penetapan Idul Fitri. ”Keputusan PBNU ini telah melalui tata cata yang sesuai dengan syariat, ilmu astronomi (falak) dan sikap sosial-politik selaku warga negara,” pungkasnya.
Ia menyitir sebuah Hadits yang menyatakan, para Sahabat Nabi Muhammad dahulu pernah melihat hilal (bulan), namun mereka tidak lantas merayakan Idul Fitri secara sepihak. Para Sahabat melapor terlebih dahulu pada Rasulullah, lalu mengumumkannya kepada masyarakat sebagai ‘kepala negara’.
”Jadi, tidak serta-merta seseorang yang merasa melihat hilal, langsung memutuskan untuk ber-Hari Raya, karena hal ini menyangkut persatuan dan kesatuan seluruh umat Islam,” tegasnya. (min)
