Jakarta, NU Online
Ketua PWNU Sumsel Mal’an Abdullah mengungkapkan keinginannya agar PBNU membuat buku panduan untuk standar operasional kegiatan lembaga NU dalam menjalankan programnya. Keinginan ini muncul setelah melihat realitas di bawah yang mana banyak pengurus tidak tahu harus melakukan langkah apa dalam menjalankan suatu program.
 
Salah satu contoh yang dikemukakannya adalah tidak adanya mekanisme bagaimana jika ada nahdliyyin yang ingin mewakafkan tanahnya kepada NU. Sampai saat ini belum ada guidance yang baku kepada siapa wakaf ini harus disampaikan dan bagaimana mekanismenya agar bisa diatasnamakan NU, bukan pribadi pengurus.

Inilah salah satu faktor seringkali menimbulkan konflik tanah wakaf di lingkungan NU di berbagai daerah karena banyak tanah wakafnya yang atas nama pribadi dan ketika pengurus tersebut tidak menjabat lagi, atau meninggal timbul kesulitan untuk mengambilnya.

Ini berbeda sekali dengan ormas Islam lainnya yang sudah memiliki sistem yang jelas jika ada warganya yang ingin memberi wakaf. Dengan demikian akan mengurangi kemungkinan adanya konflik di masa mendatang.

Contoh lain yang diberikan adalah dalam bidang pendidikan. Sampai saat ini LP Maarif tidak memiliki standar prosedur bagaimana sistem kerjasama dengan departemen pendidikan dalam upaya pengembangan sekolah sesuai dengan aturan perundangan yang ada.

“Kalau di tingkat pusat, dalam banyak sistem dan prosedur, pengurus banyak yang tahu, tetapi situasu dan kondisi di daerah kan beda, mereka seringkali harus melakukan upaya trial and error yang tidak efektif. Setiap ganti orang, mereka harus belajar dari awal lagi,” tandasnya beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke kantor NU Online.

Buku tersebut menurutnya bisa dicetak dalam bentuk buku saku yang selanjutnya bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian efektifitas pelaksanaan organisasi akan semakin baik karena terdapat kesamaan standard.(mkf)