Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, veto Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush terhadap rancangan undang-undang (RUU) penarikan pasukan AS dari Irak merupakan bukti bahwa Bush tak mau mendengarkan suara sebagian besar rakyatnya.
“Keputusan Kongres Amerika Serikat itu ‘kan keputusan mayoritas. Artinya, itu suara mayoritas rakyatnya. Kalau Bush mem-veto, jelas membuktikan bahwa Bush tidak mau mendengarkan rakyatnya,” ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (2/5)
<>Bahkan, imbuhnya, veto orang nomer satu di negeri Paman Sam itu pun cukup menjadi bukti bahwa Bush mengabaikan desakan masyarakat dunia yang menginginkan pasukan pendudukan AS segera keluar dari Irak.
“Semua orang tahu, PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) saja tidak didengar. Termasuk unjuk rasa jutaan rakyat Inggris di London yang menolak invasi AS ke Irak. Juga unjuk rasa lebih 1,5 juta rakyat Australia di Melbeurne dengan slogan; ‘No War For Oil’,” terang Presiden World Conference on Religion for Peace itu.
Namun demikian, Hasyim menegaskan, veto Bush terhadap keputusan Kongres AS yang dipelopori Partai Demokrat itu bukan berarti tidak ada lagi harapan bagi perdamaian di Irak. Perlawanan terhadap kesewenangan negara Adidaya tersebut, apa pun bentuknya, tetap harus digelorakan.
Begitu juga, lanjutnya, desakan terhadap upaya penarikan pasukan AS dan sekutunya bagi perdamaian di Irak jangan pernah berhenti. “Kita tidak bisa berharap bahwa penjajahan Amerika Serikat itu berhenti dengan sukarela. Kita tidak mungkin mengharapkan amal saleh dari penjajah itu,” terangnya.
Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars itu menambahkan, selain desakan dari semua pihak agar AS segera meninggalkan Irak, lebih penting lagi adalah persatuan rakyat Irak sendiri. Pasalnya, tanpa persatuan itu, AS akan semakin mudah untuk menaklukkan negeri kaya minyak itu.
Presiden Bush, seperti diberitakan diberitakan AFP, Rabu (2/5), memveto rancangan RUU mengenai penarikan pasukan AS dari Irak. Hal tersebut berarti legislasi yang telah disetujui Kongres AS yang didominasi Partai Demokrat itu tidak bisa dilaksanakan.
Bush langsung menolak RUU penarikan pasukan tersebut begitu kembali ke Gedung Putih usai melakukan kunjungan ke pangkalan Angkatan Udara MacDill di Florida, AS yang merupakan markas besar Central Command AS.
RUU tersebut berisi tentang penarikan tahap pertama pasukan tempur AS dari Irak yang harus sudah dilakukan pada 1 Oktober. Penarikan keseluruhan akan selesai pada 6 bulan mendatang.
Sesuai RUU tersebut, penarikan pasukan AS akan dimulai paling awal pada 1 Juli dan selambat-lambatnya pada 1 Oktober. Di Kongres AS pekan lalu, RUU Demokrat ini disetujui dengan hanya mendapat dukungan dari 4 anggota Partai Republik. (rif)
