Bangkok, NU Online
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menerapkan kebijakan nasional pencatatan (registrasi) terhadap para santri di pesantren-pesantren.
"Tidak ada kebijakan nasional untuk melakukan registrasi atau pencatatan santri di pesantren-pesantren. Tidak sepatutnya kita melakukan sesuatu yang tanpa tujuan, menimbulkan keresahan," kata Presiden saat berdialog dengan masyarakat Indonesia di Thailand, Kamis malam, di Wisma Duta, Bangkok, Thailand. Penegasan itu juga telah disampaikan Kepala Negara kepada kalangan legislatif yang beberapa waktu lalu sempat menanyakan masalah tersebut.
<>"Minggu lalu saya ketemu Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat juga bertanya, katanya di pesantren disidik jari? Saya bilang Masya Allah, Pak Hidayat, masa pemerintah melakukan sesuatu yang tanpa tujuan seperti itu," kata Yudhoyono.
Ia menuturkan, tantangan yang dihadapi pemerintah adalah memberlakukan "one-single ID card" atau kartu tanda pengenal tunggal yang diharapkan menjadi sistem pendataan nasional dan menghindari praktek penyelewengan.
Ia mengatakan, saat ini masih banyak orang Indonesia yang memiliki KTP lebih dari satu. "Misalnya ada orang di Jawa ia daftarkan dirinya dengan nama Parno, ke Lampung namanya berubah Pardi, ke Kalimantan lain lagi namanya menjadi Parji. Banyak pula orang yang memiliki paspor dua," kata Presiden.
"Nanti kalau sudah ada ’one-single ID card’, di manapun data orang yang bersangkutan, nama, tempat tanggal lahir, akan sama. Jadi tidak mudah dipalsukan," tambahnya.
Presiden juga menegaskan bahwa tidak semua hal dikelola oleh negara. Pengajaran-pengajaran agama, misalnya, diserahkan oleh pemerintah kepada ulama dan pemuka agama-agama lainnya. "Apapun identitasnya, marilah kita hidup rukun tanpa mencampuri keyakinan kita masing-masing," katanya.
Hadir dalam acara temu muka dengan masyarakat Indonesia di Thailand antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Duta Besar RI untuk Thailand Ibrahim Yusuf, Menlu Hassan Wirajuda, Menko Perekonomian Boediono, Mentan Anton Apriantono, Menneg BUMN Sugiharto dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra.(ant/mkf)
