Jakarta, NU Online
Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) benar-benar sudah tak sabar lagi dengan kelambanan penanganan pemerintah atas bencana lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Setelah beberapa waktu lalu menemui Wakil Preseden Jusuf Kalla, kali ini para kiai NU Jatim menemui anggota DPR untuk meminta dukungan agar pemerintah menetapkan situasi darurat di Porong.

"Sekarang tidak penting lagi berdebat. Apakah mau dibuang ke laut atau di mana. Yang utama masyarakat harus diselamatkan apalagi sebentar lagi mau musim hujan," kata Ketua Pengurus Wilayah (NU) Jawa Timur Ali Maschan Moesa. Pernyataan itu disampaikannya saat meminta dukungan kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9)

<>

Rombongan diterima Wakil Ketua FKB DPR Ali Masykur Musa dan anggota FKB asal daerah pemilihan Sidoarjo, Ario Wijanarko.

Menurut dia, penetapan situasi darurat dilahirkan melalui keputusan presiden atau peraturan presiden dan ditunjuk ketua yang bertanggungjawab untuk mengatasi dan menyelesaikan problem sosial yang terjadi di sana.

Ali juga meminta Lapindo memberikan ganti rugi atas kerusakan aset masyarakat serta membeli aset masyarakat dengan harga yang wajar.

Atas tuntutan kiai, Wakil Ketua FKB DPR RI Ali Masykur Moesa berjanji siap mendukung langkah para kiai.

Di tempat berbeda, hal senada diungkapkan Ketua PBNU Rozy Munir. Menurutnya, saat ini pemerintah dituntut keberaniannya untuk segera mengambil langkah kongkrit mengatasi kasus Lumpur yang sudah berlangsung sekitar empat bulan tersebut.

“Pemerintah harus tegas. Harus berani ambil risiko walaupun tidak populis. Kalau solusinya mau dibuang ke laut dan itu dianggap solusi terbaik, ya segera dilakukan,” tegas mantan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN di era pemerintahan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu. (rif)