Akses Utama di Pidie Jaya Aceh Masih Terputus

Aceh, NU Online 

Akses utama dari Simpang Empat Meurah Dua menuju Desa Geunteng, Meunasah Teungoh, Lancok, dan Sunoeng masih di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, belum pulih. Jalan tersebut masih tergenang air, dipenuhi lumpur, serta sulit dilalui kendaraan.

Kondisi ini menuai keluhan dari warga, terutama masyarakat Meunasah Bie dan lima desa lainnya yang bergantung pada jalur tersebut sebagai akses utama aktivitas sehari-hari, termasuk pendidikan, ekonomi, dan layanan kesehatan.

Ironisnya, kawasan ini kerap dijadikan lokasi kunjungan pejabat, baik dari tingkat provinsi maupun pusat, sebagai bagian dari agenda peninjauan dampak bencana. Namun, setelah lebih dari enam minggu berlalu, warga menilai belum ada solusi nyata yang diberikan.

“Sudah sering dikunjungi pejabat, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Jalan tetap seperti ini, berlumpur, tergenang, dan sulit dilewati,” ujar salah seorang warga, Selasa (12/1/2026).

Keluhan warga juga disampaikan melalui media sosial. Mereka mempertanyakan efektivitas kunjungan para pejabat yang dinilai lebih bersifat seremonial dibandingkan berdampak langsung pada perbaikan infrastruktur.

Bahkan, salah satu unggahan warga menyentil kunjungan tokoh perempuan Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dengan nada kritis.

“Kemarin ke Geunteng lewat mana, Bunda Illiza Sa’aduddin Djamal? Warga berharap Bunda datang lagi, biar bupati ikut mendampingi. Siapa tahu kali ini kami benar-benar dilihat dengan lebih teliti,” tulis warga.

Unggahan tersebut turut menandai akun Prokopim Pidie Jaya tertanggal 12 Januari 2026.

Tak hanya warga, sejumlah relawan kemanusiaan yang datang menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut juga ikut menyuarakan keprihatinan. Mereka menyebut bahwa hingga kini masih banyak titik yang tergenang air dan tertutup lumpur tebal, menyulitkan proses distribusi bantuan dan aktivitas pemulihan.

“Ini bukan lagi soal darurat, tapi sudah masuk fase pemulihan. Kalau akses utama saja belum diperbaiki, bagaimana aktivitas masyarakat bisa kembali normal?” kata salah seorang relawan.

Kritik serupa juga disampaikan oleh tokoh agama setempat, Tgk M. Nasir, salah seorang pimpinan lembaga pendidikan Islam di wilayah tersebut. Ia menilai keterlambatan penanganan akses ini bukan hanya berdampak pada ekonomi warga, tetapi juga mengganggu keberlangsungan pendidikan santri dan aktivitas keagamaan.

“Sudah beberapa waktu lalu kami berharap kawasan ini segera ditangani serius. Ini bukan sekadar jalan, tapi jalur kehidupan masyarakat. Santri, guru, orang tua, semua terdampak. Kalau terus dibiarkan, dampaknya bisa panjang,” ujar Tgk M. Nasir.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan ini bukan hanya sebagai kerusakan fisik, tetapi sebagai ancaman terhadap masa depan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua PW GP Ansor Aceh H Azwar A Gani menyatakan bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan darurat semata, tetapi harus menyentuh persoalan mendasar seperti infrastruktur dan akses mobilitas warga.

“Kami di Ansor melihat bahwa pemulihan sejati itu dimulai ketika masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal. Akses jalan adalah urat nadi kehidupan. Kalau ini terus dibiarkan, maka penderitaan warga akan berlarut-larut,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu bersikap lebih responsif dan transparan dalam menangani persoalan pascabencana.

“Bukan soal siapa yang datang berkunjung, tapi apa yang benar-benar dikerjakan setelah itu. Warga butuh tindakan, bukan hanya dokumentasi,” tegasnya.

Menurut Azwar, keterlambatan perbaikan akses dapat berdampak panjang, mulai dari terhambatnya distribusi bantuan, terganggunya kegiatan belajar-mengajar, hingga terputusnya roda perekonomian warga.

Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, bukan sekadar melakukan kunjungan lapangan. Mereka meminta adanya alat berat, pengerukan lumpur, penimbunan jalan, serta perbaikan drainase agar genangan tidak terus berulang.

“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya terkait rencana perbaikan akses tersebut. Masyarakat berharap perhatian pemerintah tidak berhenti pada dokumentasi kunjungan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan warga.