Daerah

Depag Sultra Usulkan 25 Madrasah Swasta Jadi Negeri

Kamis, 26 Januari 2006 | 08:40 WIB

Kendari, NU Online
Kanwil Departemen Agama (Depag) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2006 telah mengusulkan 25 unit Madrasah swasta kepada  Depag Pusat untuk dijadikan Madrasah Negeri.

Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Sultra, Drs Mashuri di Kendari, Kamis, mengatakan, usulan penegerian madrasah swasta menjadi negeri dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak bangsa di daerah ini.

<>

Ia mengatakan, sebanyak 53 unit madrasah swasta yang ada di Sultra saat ini umumnya kondisi sarana dan prasarana pendidikannya belum memadai karena kemampuan lembaga yayasan yang mengelola pendidikan Islam itu juga sangat terbatas.

Oleh karena itu, katanya, Kanwil Depag Sultra akan mengusulkan penegerian madrasah swasta itu secara bertahap, sehingga diharapkan semua pendidikan sekolah tersebut bisa negeri. Tahun 2005, sebanyak 11 madrasah swasta juga telah dijadikan madrasah negeri.

"Upaya penegerian madrasah swasta itu  juga sangat strategis untuk menghilangkan kesan yang selama ini dinilai masih terjadi dikriminasi pengelolaan pendidikann nasional, padahal UU tentang sistem pendidikan nasional seharusnya tidak seperti itu lagi," ujarnya. 

Menurut dia, penegrian madrasah swasta itu juga dilakukan atas permintaan dari kalangan masyarakat, terutama di daerah pemekaran kabupaten/kecamatan/desa yang terjadi di era otonomi daerah, sehingga setiap wilayah itu diharapkan ada madrasah negeri.

Sementara itu, alokasi dana dari Depag pusat untuk pembiayaan pembangunan madrasah itu sangat terbatas, oleh karena itu juga diharapkan dari pemerintah daerah setempat bisa mengalokasikan dana melalui APBD untuk membantu madrasah itu, khususnya madrasah swasta.

"Hendaknya harus ada ’sharing’ antara Depag dan pemerintah daerah dengan mengalokasikan bantuan dananya melalui APBD untuk peningkatan kualitas pendidikan karena madrasah swasta ini memang sangat kecil dananya, padahal pembinaan  generasi bangsa merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya.(ant/mkf)