Buleleng, NU Online
Salah seorang kiai dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asembagus, Situbondo, KH Afifuddin Muhajir mengatakan bahwa khilafah itu ada, tapi tidak ada. Hal itu disampaikan pada Bedah Buku “Fiqh Tata Negara” yang diselenggarakan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, Jumat (26/1).
Kiai Afif menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu pernah bersabda bahwa khilafah sesudahnya ini akan berlangsung selama tiga puluh tahun, sesudah itu tidak ada lagi. Yang ada hanya kerajaan-kerajaan.
"Dan betul apa yang diprediksi oleh Nabi, bahwa khilafah yang sesungguhnya hanya berlangsung selama tiga puluh tahun, yakni pada masa pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, Utsman, Ali, ditambah dengan pemerintahan Sayyidina Hasan bin Ali, sesudah itu tidak ada khilafah yang sesungguhnya; meskipun pemimpinnya disebut khalifah, semisal Khalifah Harun Rasyid dan seterusnya," jelasnya.
Para Imam, Kiai Afif melanjutkan, seperti Imam AlGhazali, Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan imam-imam yang lain itu, hidup pada masa khilafah yang sesungguhnya sudah tidak ada.
"Apa ada fatwa dari para imam tersebut untuk memberontak agar mengubah negara? Jelas tidak ada" tegas Kiai Afif.
Kemudian Kiai Afif menyinggung jargon "NKRI harga mati". Menurutnya, NKRI ini sudah final sebagai bentuk, akan tetapi isinya belum final. Artinya kita masih harus terus berjuang untuk melakukan perbaikan.
"Tak perlu berjuang mengubah sistem pemerintahan, bagaimana korupsi bisa diadili saja itu sebuah perjuangan yang luar biasa," tegasnya.
Kiai Afifuddin Muhajir merupakan ulama Pesantren yang sangat produktif menulis. Selain buku Fiqh Tata Negara ini, karyanya yang lain Fath al-Mujib al-Qarib, al-Luqmah As-saighah, Metodologi Kajian Fiqh, Fikih Anti Korupsi, Fikih Menggugat Pemilihan Langsung, Maslahah sebagai Cinta Pembentukan Hukum Islam.
Menurut rencana, ia akan meluncurkan buku terbarunya berjudul Membangun Nalar Islam Moderat pada Februari mmendatang. (Abraham Iboy/Abdullah Alawi)
Terpopuler
1
Daftar Barang dan Jasa yang Kena dan Tidak Kena PPN 12%
2
Kenaikan PPN 12 Persen Berpotensi Tingkatkan Pengangguran dan Kolapsnya UMKM
3
Kisah Inspiratif Endah Priyati, Guru Sejarah yang Gunakan Komik sebagai Media Belajar
4
Ketum PBNU Respons Veto AS yang Bikin Gencatan Senjata di Gaza Kembali Batal
5
Bahtsul Masail Kubra Internasional, Eratkan PCINU dengan Darul Ifta’ Mesir untuk Ijtihad Bersama
6
Menag Penuhi Undangan Arab Saudi untuk Bahas Operasional Haji 2025
Terkini
Lihat Semua
