NU NTB Ajak Pesantren Penerima BOP Tertib Administrasi

Mataram, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar sosialisasi terkait tata cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Operasional Pesantren (BOP) tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 bagi perwakilan pesantren, Rabu (16/12).

Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat TGH Masnun Tahir menyampaikan, kegiatan yang dinisiasi oleh PWNU NTB merupakan bentuk perhatian Nahdlatul Ulama kepada seluruh pesantren yang ada di daerah itu. 

“Artinya, NU selalu berpikir tentang keberlangsungan dan kemajuan seluruh pesantren yang berada di Nusa Tenggara Barat. Apalagi saat sekarang ini, pondok-pondok kita sedang mengalami krisis akibat Covid-19,” terangnya.

Guru Besar UIN Mataram ini menambahkan, kegiatan tersebut merupakan upaya penyadaran kepada semua pesantren, bahwa pentingnya memperhatikan administrasi untuk penerimaan BOP sampai pembuatan LPJ.

“Agar tidak terjadi protes oleh pihak pesantren, saya kira perlu adanya kegiatan semacam ini, guna untuk bisa mengajukan BOP hingga melaporkan pasca mendapatkan BOP,” tutupnya.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ditjen Pendis Kemenag Waryono Abdul Ghafur menyampaikan, program BOP merupakan dana yang digunakan oleh pesantren untuk keberlangsungan proses pembelajaran di tengah pandemi Covid-19.

“BOP ini kita programkan untuk keberlangsungan proses pembelajaran di pesantren di tengah masa pandemi covid-19," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat KH M Zaidi Abdad mengungkapkan, pesantren yang ada di NTB harus melengkapi administrasinya sejak sekarang. Pesantren tidak hanya soal label, namun kriteria dan administrasi juga perlu dibenahi.

“Pesantren harus melengkapi kriteria dan syarat sebagai pesantren, yakni ada tuan guru/kiai/ustadz, santri, guru, gedung, masjid/mushola. Usahakan segala bentuk administrasi harus mulai dilengkapi agar tidak ada masalah di kemudian hari ketika mengajukan BOP Pesantren. Mumpung saya masih jadi Kakanwil,” ungkapnya.

Sekretaris RMI PWNU NTB Juhairi menambahkan, pada sesi praktek pembuatan LPJ dijelaskan pentingnya memperhatikan hal-hal yang bersifat operasional untuk penanggulangan Covid-19.

“BOP Pesantren ini yang perlu diperhatikan adalah pelaporannya harus ada kaitannya dengan pencegahan penularan Covid-19, seperti bong cuci tangan, sabun antiseptik, masker, hand sanitizer, dan lainnya. Termasuk biaya operasional seperti listrik serta tenaga pengajarnya,” ujarnya.

Negara, lanjut dia, membutuhkan peran penting pesantren untuk mendidik dan mencetak generasi muda yang memiliki integritas keilmuan yang berbasis agamis dan nasionalis. Serta tidak mudah terkontaminasi oleh pemahaman yang dapat merusak serta mengganggu keberlangsungan Pancasila dan NKRI.

Sosialisasi BOP ini PWNU NTB dimoderatori oleh masing-masing H Ahmad Muhasim, H Ilham Isral, dan Djumarim Umar Maye. Hadir dalam kegiatan itu 100 peserta terdiri dari perwakilan pesantren dan jajaran PWNU NTB.

Kontributor: Hadi
Editor: Musthofa Asrori