Boyolali, NU Online
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bakal digelar secara serentak di beberapa wilayah, sejatinya merupakan sebuah proses demokrasi yang dijalankan untuk mencari pemimpin. Karena itu jangna dikotori dengan cara yang curang dan pertikaian baik antarkontestan, maupun para pendukung.
Hal tersebut disanpaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Polres Boyolali, Rabu (7/2) malam.
"Pilkada hanya proses demokratis untuk mencari pemimpin. Ingat, hanya pilih pemimpin lima tahun sekali. Kalah tidak usah bertengkar. Jangan hanya lima tahun sekali jadi pecah belah," kata dia.
Sementara itu narasumber lain KH M Dian Nafi' memaparkan, dewasa ini ada beberapa negara mengalami gejala negara gagal.
"Negara tersebut dikatakan mengalami gejala gagal, karena tidak berhasil menggalang permufakatan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di negara-negara itu juga terlihat menguatnya radikalisme," paparnya.
Ditambahkan Wakil Rais Syuriah PWNU Jateng itu, salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan Pilkada, yakni dapat menekan radikalisme.
"Keberhasilan itu harus diperjuangkan dengan menjaga aturan-aturan pilkada, menjauhkan dari praktik money politics, kampanye hitam, dan penyiaran ujaran kebencian termasuk yang berkaitan dengan SARA," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir para peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. (Ajie Najmuddin/Abdullah Alawi)