PMII Malang Tuntut Partai Demokrat Minta Maaf

Malang, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menuntut agar Partai Demokrat segera meminta maaf terkait pernyataan politisi partai tersebut, Sutan Bhatoegana yang dinilai melecehkan Presiden RI keempat KH Abdurahman Wahid alias Gus Dur.
<>
Tuntutan ratusan anggota PMII yang sebagian besar dari Komisariat Universitas Islam Malang (Unisma), itu diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa di gedung DPRD Kota Malang, Senin.

Sutan Bhatoegana belum lama ini mengeluarkan pernyataan bahwa dilengserkannya Pemerintahan Gus Dur karena yang bersangkutan terlibat skandal korupsi "Buloggate" dan "Bruneigate".

"Pernyataan itu telah menyakiti hati warga Nahdliyin, sebab secara hukum Gus Dur tidak terbukti menerima aliran dana Bulog maupun Brunei," tegas koordinator lapangan unjuk rasa PMII M Hadi di sela-sela aksi di gedung DPRD kota itu.

Menurut dia, tuduhan Sutan Bhatoegana yang menyatakan Gus Dur korup sudah melampaui batas, dan itu merupakan cara keji Sutan untuk melindungi pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, tegasnya, pihaknya menuntut agar Partai Demokrat meminta maaf pada kaum Nahdliyin dan warga Indonesia terkait pernyataan tersebut, serta memberikan sanksi berat terhadap Sutan Bhatoegana.

PMII memberikam kesempatan 2 kali 24 jam untuk partai Demokrat dan Sutan Bhatoegana meminta maaf pada warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia, jika hal itu tidak dilakukan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dengan massa yang lebih banyak.

"Jika Sutan menolak untuk meminta maaf, maka kami akan melaporkan hal ini pada pihak yang berwajib karena telah melakukan pencemaran nama baik," kata mahasiswa jurusan Manajemen Ekonomi Unisma tersebut.

Selain menuntut Partai Demokrat dan Sutan Bhatoegana meminta maaf, PMII juga mendesak pemerintah agar tanggal 30 Desember ditetapkan sebagai hari pluralisme nasional.

"Tanggal 30 Desember itu merupakan hari wafatnya Gus Dur, jadi harus diperingati sebagai hari pluralisme karena seperti kita ketahui bersama Gus Dur punya peran penting dalam pluralisme di negara kita," ujarnya.(*)

Redaktur: Mukafi Niam
Sumber  : Antara