Patoni
Penulis
Dampak Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1994 terus berkepanjangan. Kepengurusan KH Achmad Shiddiq (Rais 'Aam PBNU) dan Gus Dur (Ketum PBNU) tidak mendapat sambutan baik dari rezim Orde Baru Soeharto.
NU sudah beberapa tahun tidak diterima Soeharto padahal sudah menjadi sebuah kelaziman kepengurusan baru ormas, orpol, atau organisasi menghadap presiden.
Tetapi hal itu tidak membuat pengurus NU gusar. Justru beberapa kalangan menilai, NU sudah berada pada posisi yang tepat sebagai bagian dari independensi NU dari kekuasaan. Juga sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim otoriter dan korup itu.
Perlawanan Gus Dur itu mendapatkan saluran tidak hanya di NU muda, tetapi juga di kalangan aktivis pro demokrasi. Dinamika tersebut akhirnya menjadi perbincangan di Forum Demokrasi (Fordem).
Dalam sebuah pertemuan rutin, seorang aktivis demokrasi bertanya, “Bagaimana kelanjutan perseteruan NU dan Soeharto ini?”
“Gampang, sebentar lagi Soeharto juga akan datang menemui saya,” kata Gus Dur enteng disambut tawa para aktivis.
“Saya serius ini, jangan ketawa, ini bukan main-main,” ujar Gus Dur menegaskan. Tetapi justru kembali disambut gelak tawa yang semakin menderai.
Gus Dur memang serius. Ia merancang acara NU yang dipegang RMINU sebagai lembaga yang menghimpun puluhan ribu pesantren. Gus Dur menunjuk KH Hasan Mutawakil Alallah agar tidak terlalu kontroversial di mata Soeharto.
Rupanya Soeharto juga tidak mau kehilangan pegangan di NU. Soeharto berharap RMINU bisa dikendalikan. Sebab itu, ia memutuskan datang di acara tersebut. Dalam pandangannya, Kiai Mutawakil tidak membahayakan Orde Baru secara politik.
Pada hari yang ditentukan, Seoharto datang di acara RMINU. Di situ Soeharto tidak hanya bertemu dengan tuan rumah Kiai Mutawakil, tetapi Soeharto juga bertemu dengan pemilik acara sesungguhnya, yaitu PBNU yang dinakhodai Gus Dur. (Fathoni)
*) Sumber: buku “Fragmen Sejarah NU” (Abdul Mun’im DZ, 2017)
Terpopuler
1
Ketum PBNU Respons Penetapan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji
2
Setahun Berjalan, JPPI Nilai Program MBG Berhasil Perburuk Kualitas Pendidikan
3
Bolehkah Janda Menikah Tanpa Wali? Ini Penjelasan Ulama Fiqih
4
Laras Faizati Tolak Replik Jaksa karena Tak Berdasar Fakta, Harap Hakim Jatuhkan Vonis Bebas
5
Langgar Hukum Internasional, Penculikan Presiden Venezuela oleh AS Jadi Ancaman Tatanan Global
6
Gus Mus: Umat Islam Bertanggung Jawab atas Baik Buruknya Indonesia
Terkini
Lihat Semua