Amerika Serikat Dinilai Tidak Lagi Cawe-cawe Urusan Dalam Negeri Negara Lain 

Jakarta, NU Online 
Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump mengalami perubahan drastis, dengan menekankan prinsip America First dan mengurangi intervensi terhadap politik domestik negara lain. 

Hal ini dijelaskan dalam diskusi Forum Kramat PBNU bertajuk Amerika dan Dunia Arab Pasca Kunjungan Presiden Donald Trump yang digelar di Loby Gedung PBNU jalan Kramat Raya 164, Jakarta pada Jumat (23/5/2025).  

 

Ketua PBNU, KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menjelaskan bahwa Trump secara tegas mengakhiri kebijakan AS yang kerap ikut campur dalam urusan negara lain.  

"Dalam pidatonya di Riyadh, Trump menyatakan AS tidak akan lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dia mengkritik keras kelompok Neo-Konservatif seperti Paul Wolfowitz yang selama ini mendorong regime change di Timur Tengah," jelas Gus Ulil.  

"Dia mengatakan, kalau negara mereka ingin punya rezim totaliter, ya silakan. Apa urusan kita mencampuri pilihan mereka? Yang penting kita bisa berdagang,” tambahnya

Pernyataan Trump ini menurut Gus Ulil menjadi penanda pergeseran kebijakan luar negeri AS dari pendekatan intervensi seperti yang terjadi di Libya, Suriah, dan Mesir menjadi lebih fokus pada kepentingan domestik dan kerja sama ekonomi.  
  

Dosen Hubungan Internasional UII Muhamad Syaroni Rofi’i menambahkan bahwa Trump lebih memilih pendekatan pragmatis.  

"Trump bilang, ‘Biarkan mereka mengatur rezimnya sendiri, yang penting AS bisa dagang.’ Dia menolak tekanan Netanyahu untuk menyerang Iran atau Houthi, karena bagi Trump, urusan domestik AS lebih penting," papar Syaroni.  

 

Menurut Syaroni, Trump mengutamakan diplomasi ekonomi, seperti terlihat dalam kunjungannya ke Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar. Alih-alih mendikte kebijakan politik, Trump memastikan kerja sama investasi dan keamanan yang menguntungkan AS.  
 

Kebijakan non-intervensi ini disambut positif oleh negara-negara Teluk. Saudi Arabia, misalnya, kini bekerjasama dengan AS dalam proyek modernisasi "Vision 2030" tanpa khawatir dicampuri urusan dalam negerinya.  

"Negara-negara Teluk butuh jaminan keamanan AS, tapi mereka tidak mau didikte. Trump memberi mereka ruang untuk berkembang, sambil tetap menjaga kepentingan ekonomi AS," pungkas Syaroni.