Kepala HAM PBB: Taliban Langgar Janji soal Hak-hak Perempuan dan Pemerintahan Inklusif

Jakarta, NU Online

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Michelle Bachelet menyebut bahwa Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban telah melanggar janji terkait hak-hak perempuan. Bachelet juga menyampaikan bahwa Taliban juga tidak memenuhi janji mereka untuk membentuk pemerintah yang inklusif.

Dikutip dari DW, Bachelet menyebut bahwa janji-janji tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mereka ketika berhasil merebut Afghanistan pada 15 Agustus 2021. Pemimpin kelompok Taliban disebut akan menegakkan hak-hak perempuan, tetapi di pemerintahan tidak diakomodasi bahkan menurut Bachelet semakin dikucilkan di ruang publik.

"Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," kata Bachelet di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa dikutip NU Online dari DW.

Bachelet juga menyatakan kekecewaannya atas komposisi pemerintah Taliban yang tak melibatkan perempuan dan didominasi oleh etnis Pashtun.

"(Saya) kecewa dengan kekurangan inklusi dari apa yang disebut kabinet sementara, yang tak mencakup perempuan dan sedikit non-Pashtun," ucap Bachelet dilansir AFP.

Afghanistan masuk dalam fase baru dan berbahaya sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada 15 Agustus lalu. Kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan jurnalis juga meningkat. Beberapa demonstran bahkan dilaporkan tewas usai Taliban melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan massa. Pengunjuk yang lain juga banyak yang mengaku dipukuli oleh kelompok itu.

Janji lain yang dilanggar Taliban, kata Bachelet, yaitu soal pemberian amnesti kepada mantan pegawai negeri dan petugas keamanan di era pemerintahan Ashraf Ghani. Ia menyoroti penggeledahan dari rumah ke rumah terhadap mantan pejabat di era sebelumnya.

PBB mengaku telah menerima banyak laporan soal pencarian terhadap mereka yang pernah bekerja dengan perusahaan dan pasukan keamanan Amerika Serikat. Beberapa staf juga melaporkan peningkatan serangan dan ancaman. Ia juga mengaku menerima laporan mengenai dugaan pembunuhan belasan mantan anggota militer Afghanistan.

Bachelet lantas menyerukan mekanisme untuk memantau hak-hak di Afghanistan. "Saya ulangi seruan saya kepada Dewan ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan kegawatan krisis ini," ucapnya.

Dunia sedang terus menyoroti Taliban, terutama karena mereka berjanji bakal membangun pemerintahan yang inklusif dan moderat saat mengambil alih kekuasaan pertengahan Agustus lalu. Mereka juga berjanji akan menjunjung hak-hak perempuan. Pemerintahan kala ini, kata Taliban, akan berbeda dengan era 1996-2001, yang dinilai otoriter dan ultrakonservatif.

Belum genap sebulan memimpin, Taliban sudah menunjukkan pembatasan terhadap ruang gerak perempuan. Mereka juga tak mau perwakilan perempuan menduduki posisi menteri karena menurut mereka tak sesuai syariat Islam.

Pewarta: Fathoni Ahmad

Editor: Muchlishon