Pengamat Nilai Gemuknya Kabinet Merah Putih Berpotensi Tumpang Tindih dalam Bekerja

Chicago, NU Online

Lebih dari 100 pejabat Kabinet Merah-Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam membantu tugasnya memimpin Indonesia. Jumlah itu lebih banyak dari beberapa kabinet presiden sebelumnya. Hal itu karena ada sejumlah pemecahan kementerian dan penambahan badan.

Pengamat Kebijakan Publik Faqih Alfian menilai hal itu berpotensi terjadinya tumpang tindih dalam bekerja antara satu lembaga dengan lainnya.

"Overlapping (tumpang tindih) pasti akan terjadi di jajaran kabinet baru, terlebih di kementerian yang pada kabinet sekarang terpecah," katanya kepada NU Online pada Kamis (24/10/2024).

Meskipun demikian, menurutnya, hal tersebut wajar terjadi. Namun, ia menegaskan agar tumpang tindih itu segera diselesaikan demi terciptanya efektivitas pekerjaan bisa tercapai.

"Ada beberapa kementerian dan biro-biro atau badan-badan khusus yang menurut saya pribadi tidak menjadi penting untuk ada, karena apa yang mereka lakukan tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh kementerian terkait," katanya.

Fakta tersebut juga menguatkan cara kerja kabinet sekarang yang berupaya untuk mengakomodasi dan memberikan ruang kepada semua elemen pendukung.

"Hemat saya, langkah cerdas untuk meminimalisir kelompok oposisi pemerintah ke depannya," ujar mahasiswa doktoral University of Illinois in Chicago itu.

Ia menyampaikan bahwa pembentukan kabinet merupakan kewenangan penuh presiden. Hal ini dikarenakan kabinet merupakan alat bantu kerja presiden. Besar tidaknya jumlah itu perlu dilihat berdasarkan visi-misi dan program kerja presiden.

"Hal ini menjadi argumen penting bagaimana kabinet itu dibentuk," kata dosen Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur itu.

Karena itu, Faqih menilai bahwa pembentukan dan penataan kembali kabinet harus bersumber pada program kerja dan argumentasi akademik.

"Bila tidak maka efisiensi dan efektivitas pekerjaan tidak akan tercapai," katanya.

Secara sederhana, katanya, memecah kementerian kehutanan dan lingkungan hidup menjadi dua, mungkin akan menjadikan kerja lebih maksimal. Sebab, kehutanan dan lingkungan hidup punya dua fokus berbeda.

"Namun, di kementerian yang lain akan menjadikan hal yang lebih rumit, dikarenakan akan ada overlapping pekerjaan," pungkasnya.