MPR Didorong Transparan dan Buka Ruang Partisipasi Publik dalam Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Jakarta, NU Online
Akademisi Hukum Administrasi Negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menyiapkan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang transparan dan partisipatif. Menurut dia, proses pemilihan pengganti Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan konstitusi sekaligus membuka ruang pengawasan masyarakat.

 

Muhtar mengatakan, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan MPR dalam waktu paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

 

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal itu menyebutkan, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

 

Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

 

Apabila kekosongan jabatan Wakil Presiden secara hukum terjadi pada 12 November 2026, batas waktu 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut jatuh pada 11 Januari 2027.
 

"Dengan demikian, MPR tidak boleh menunda proses pengisian jabatan tersebut karena batas waktu yang ditentukan konstitusi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi," kata Muhtar dalam keterangan yang diterima NU Online Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Dia juga mengingatkan bahwa kewenangan Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden tidak berarti dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan persyaratan hukum. Setiap calon harus memenuhi ketentuan Pasal 6 UUD 1945 serta persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, sepanjang relevan dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan.

 

Menurut Muhtar, persyaratan calon mencakup aspek konstitusional, integritas, kapasitas, dan kelengkapan administrasi. Seluruhnya perlu diverifikasi secara objektif sebelum calon dipilih dalam sidang MPR.
 

"Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon Wakil Presiden. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang," ujarnya.

 

Karena itu, Muhtar mendorong MPR segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pedoman teknis pemilihan Wakil Presiden. Pedoman tersebut harus mengacu pada UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR.

 

SOP itu, kata dia, setidaknya mengatur penerimaan usulan calon dari Presiden, verifikasi persyaratan, pengumuman profil dan dokumen calon yang dapat diakses publik, penerimaan masukan masyarakat, hingga tata cara pelaksanaan sidang pemilihan.

 

Muhtar menilai keterbukaan prosedur diperlukan agar pengisian jabatan Wakil Presiden tidak sekadar menjadi proses formal di lembaga legislatif.
 

"MPR tidak cukup hanya menyelenggarakan sidang pemilihan secara formal. MPR juga harus memastikan bahwa prosesnya terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat," kata dia.

 

Dia menambahkan, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk mengetahui rekam jejak, integritas, dan kapasitas dua calon yang diajukan Presiden. Untuk itu, MPR perlu menyediakan kanal resmi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan sebelum sidang pemilihan berlangsung.

 

Masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses verifikasi dan penilaian calon, tanpa mengurangi kewenangan Presiden untuk mengusulkan kandidat maupun kewenangan MPR untuk memilih Wakil Presiden.
 

"Jangan sampai pemilihan Wakil Presiden hanya menjadi proses politik yang tertutup di antara elite. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan konstitusional yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

 

Muhtar menegaskan, pemenuhan tenggat waktu 60 hari bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengisian jabatan Wakil Presiden. MPR juga harus menjamin seluruh tahapan berjalan berdasarkan prinsip negara hukum, keterbukaan, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

 

Menurut dia, proses yang cepat tidak boleh mengorbankan kualitas pemeriksaan calon maupun keterbukaan kepada masyarakat.
 

"Konstitusi memberikan batas waktu 60 hari agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang berkepanjangan. Namun, kecepatan proses tidak boleh mengorbankan kualitas pemeriksaan calon dan keterbukaan kepada masyarakat," kata Muhtar.