Penolakan kebijakan sekolah lima hari di Pasuruan, Jatim
Semarang, NU Online
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) akan mengerahkan massa lebih dari 10 ribu orang untuk melakukan aksi damai menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 Hari Sekolah pada hari Jumat, 21 Juli 2017 pukul 13.00 WIB di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No 9 Semarang.
"Aksi ini akan diawali dengan shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Semarang, lalu long march menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah," kata koordinator aksi, Hudallah Ridwan, Senin (17/7/17) melalui siaran pers.
Hudallah menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud No. 23 Tahun 2017. "Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi," paparnya.
Aksi damai menolak sekolah 5 hari ini akan terus berlanjut sampai dengan pemerintah mencabut Permendikbud No. 23 Tahun 2017.
"Jika pemerintah tidak membatalkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017, aksi akan tetap berlanjut dengan massa yang lebih besar. Aksi ini kami terpaksa lakukan karena sepertinya pemerintah tidak mendengar tuntutan kami secara baik-baik," tandasnya.
Hudallah meminta kepada semua masyarakat supaya aksi yang akan diikuti puluhan ribu massa itu bisa berjalan dengan baik dan damai. "Semua masyarakat di desa-desa banyak yang ingin berangkat, karena full day school salah satunya mengancam eksistensi madrasah diniyah yang biasanya dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Kalau yang dari desa-desa di Jawa Tengah ikut berangkat, maka aksi ini bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang," katanya.
Pemberlakuan kebijakan itu ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung madlarat (bahaya) daripada mashlahatnya (manfaatnya). Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai.
"Selain itu, jika full day schooll bertujuan untuk melakukan pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya di Indonesia sudah berlangsung lama sejak pra kemerdekaan melalui pondok pesantren dan madrasah. Pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya adalah pendidikan agama," paparnya. (Red: Abdullah Alawi)
Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) akan mengerahkan massa lebih dari 10 ribu orang untuk melakukan aksi damai menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang 5 Hari Sekolah pada hari Jumat, 21 Juli 2017 pukul 13.00 WIB di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl Pahlawan No 9 Semarang.
"Aksi ini akan diawali dengan shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Semarang, lalu long march menuju Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah," kata koordinator aksi, Hudallah Ridwan, Senin (17/7/17) melalui siaran pers.
Hudallah menjelaskan, massa yang tergabung dalam KMPP merupakan elemen masyarakat yang tidak sepakat dengan penerapan Permendikbud No. 23 Tahun 2017. "Permen tentang 5 hari sekolah ini jelas membawa dampak buruk bagi masyarakat, tapi pemerintah tetap saja memaksa untuk diberlakukan. Karena itu, ketika kata-kata tak lagi bermakna, maka aksi adalah solusi," paparnya.
Aksi damai menolak sekolah 5 hari ini akan terus berlanjut sampai dengan pemerintah mencabut Permendikbud No. 23 Tahun 2017.
"Jika pemerintah tidak membatalkan Permendikbud No. 23 Tahun 2017, aksi akan tetap berlanjut dengan massa yang lebih besar. Aksi ini kami terpaksa lakukan karena sepertinya pemerintah tidak mendengar tuntutan kami secara baik-baik," tandasnya.
Hudallah meminta kepada semua masyarakat supaya aksi yang akan diikuti puluhan ribu massa itu bisa berjalan dengan baik dan damai. "Semua masyarakat di desa-desa banyak yang ingin berangkat, karena full day school salah satunya mengancam eksistensi madrasah diniyah yang biasanya dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Kalau yang dari desa-desa di Jawa Tengah ikut berangkat, maka aksi ini bisa ratusan ribu, bahkan jutaan orang," katanya.
Pemberlakuan kebijakan itu ditinjau dari berbagai sisi lebih banyak mengandung madlarat (bahaya) daripada mashlahatnya (manfaatnya). Dari sisi kultural, mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di dalam madrasah diniyah. Dari sisi sarana dan prasarana masih banyak sekolah, bahkan rata-rata, belum memadai.
"Selain itu, jika full day schooll bertujuan untuk melakukan pendidikan karakter, maka pendidikan karakter yang sesungguhnya di Indonesia sudah berlangsung lama sejak pra kemerdekaan melalui pondok pesantren dan madrasah. Pendidikan karakter di Indonesia sesungguhnya adalah pendidikan agama," paparnya. (Red: Abdullah Alawi)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Gambaran Orang yang Bangkrut di Akhirat
2
Khutbah Jumat: Menjaga Nilai-Nilai Islam di Tengah Perubahan Zaman
3
Khutbah Jumat: Tolong-Menolong dalam Kebaikan, Bukan Kemaksiatan
4
Khutbah Jumat: 2 Makna Berdoa kepada Allah
5
Khutbah Jumat: Membangun Generasi Kuat dengan Manajemen Keuangan yang Baik
6
Rohaniawan Muslim dan Akselerasi Penyebaran Islam di Amerika
Terkini
Lihat Semua
