Konbes NU Usulkan Perjam Aset dan Wakaf, Perkuat Tata Kelola Kekayaan NU

Jakarta, NU Online

Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 mengusulkan Peraturan Jam'iyah (Perjam) tentang Aset dan Wakaf untuk memperluas cakupan pengelolaan kekayaan organisasi. Regulasi ini diperlukan karena aset Nahdlatul Ulama tidak hanya berupa tanah dan harta benda wakaf, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekayaan organisasi lainnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU Bidang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan KH Abdul Ghaffar Rozin mengatakan, regulasi yang berlaku selama ini lebih banyak mengatur persoalan wakaf. Padahal, NU memiliki aset dalam berbagai bentuk yang membutuhkan tata kelola lebih luas.

“Oleh karena itu, pada periode ini nomenklaturnya berkembang. Kalau dulu hanya Lembaga Wakaf Produktif, sekarang menjadi Lembaga Aset dan Wakaf,” ungkap Gus Rozin, sapaan akrabnya, kepada NU Online seusai kegiatan.

Menurutnya, PBNU perlu segera mengajukan regulasi tersebut agar proses konsolidasi aset dapat dimulai tanpa harus menunggu Konbes berikutnya.

“Kenapa hari ini kita mengajukan regulasi ini? Karena yang pertama, setelah kita menengok, ternyata aset dan wakaf di Nahdlatul Ulama ini besar sekali. Kita tidak perlu menunggu waktu pada Konbes-Konbes yang akan datang, sehingga kita bisa memulai secepat mungkin,” jelasnya.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut nantinya menjadi landasan untuk melakukan konsolidasi aset. Langkah ini mencakup pencatatan secara formal dan legal, penjelasan status serta asal-usul aset, hingga penyusunan perencanaan pemanfaatannya.

“Itu secara garis besar yang saya kira akan dibuat regulasinya yang hari ini kita usulkan regulasinya, Peraturan Jam'iyah (Perjam)-nya,” ujarnya.

Dalam proses pendataan, PBNU akan melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Koordinasi internal melibatkan struktur NU mulai dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) hingga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), badan otonom, dan lembaga-lembaga NU.

“Vertikal dan horizontal itu ya mulai dari apa namanya, PWNU sampai ke level MWCNU, konteks komunikasi dan koordinasinya. Itu internal ya, vertikal internal. Juga ke internal horizontal, ke banom-banom, termasuk juga vertikalnya ke lembaga-lembaga,” paparnya.

Sementara itu, koordinasi eksternal akan dilakukan dengan sejumlah lembaga pemerintah, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Karena urusan perwakafan juga ada di sana dan lembaga-lembaga lain. Istilahnya, stakeholder wakaf ini kan banyak. Itu kira-kira,” katanya.

Diketahui, Lembaga Aset dan Wakaf PBNU merupakan perubahan nomenklatur dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU (LWPNU). Lembaga ini bertugas mengelola, mendata, mengamankan, serta mengembangkan aset dan harta wakaf milik Nahdlatul Ulama.