DPR dan Pemerintah Bentuk Panja Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji, Perkuat Perlindungan Dana Jamaah
NU Online · Senin, 16 November 2026 | 19:00 WIB
M Fathur Rohman
Kontributor
Jakarta, NU Online
Komisi VIII DPR RI dan pemerintah membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji. Pemerintah sekaligus mengusulkan RUU itu berbentuk Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014. Panja DPR diketuai Abidin Fikri, sedangkan Panja pemerintah dipimpin Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Abidin Fikri ditetapkan sebagai Ketua Panja DPR dalam rapat internal Komisi VIII pada 10 November 2026.Â
"Dengan demikian, penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini merupakan bagian dari pelaksanaan mekanisme konstitusional dan prosedur pembentukan undang-undang yang telah ditetapkan," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Marwan menyatakan perubahan UU ini mendesak karena pengelolaan keuangan haji menghadapi tekanan biaya layanan di Arab Saudi. Ia menilai peluang investasi langsung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung perlu dikaji menyeluruh agar penyelenggaraan haji lebih efisien.
"Peluang investasi langsung khususnya pada ekosistem pelayanan haji dan umrah seperti sektor akomodasi, transportasi, konsumsi, dan layanan pendukung lainnya perlu dikaji secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung efisiensi penyelenggaraan ibadah haji," kata Marwan.
Namun, ia menegaskan perluasan ruang investasi itu tidak boleh tanpa batas. DPR menghendaki kerangka pengaturan yang membuat dana jamaah tetap aman dan tidak ditempatkan pada instrumen berisiko.
"Namun perlu kami jelaskan bahwa perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada instrumen investasi yang berisiko," ungkapnya.
Marwan meminta Ketua Panja DPR segera menggelar rapat untuk menyusun jadwal persidangan. Panja juga diberi ruang mengundang kembali pakar sesuai kebutuhan, sebelum pemerintah menyerahkan DIM kepada Komisi VIII.
"Tapi sebelum disampaikan, kami meminta Ketua Panja DPR RI untuk segera rapat menjadwalkan agenda-agenda persidangan dan bila diperlukan untuk mengundang kembali para pakar tergantung kebutuhan nanti ketika kita jadwalkan," katanya.
Sementara itu dari pihak pemerintah, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan bahwa Presiden menugaskan Menteri Haji dan Umrah, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
"Presiden melalui surat nomor R13/04/2026 tanggal 15 April 2026 menugaskan Menteri Haji dan Umrah, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan DPR," ungkap Irfan.
Irfan menyatakan pemerintah sepakat RUU itu berbentuk penggantian. Menurutnya, banyak substansi UU lama yang perlu disempurnakan dan menyentuh hal mendasar, sehingga perubahan terbatas dinilai tidak memadai.Â
Pemerintah mengeklaim langkah ini akan memperkuat kepastian hukum pengelolaan keuangan haji ke depan.
"Hal ini berdasarkan pada pertimbangan banyaknya substansi yang perlu dilakukan penyempurnaan yang berdampak pada esensi yang sangat mendasar dalam RUU ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penggantian," jelasnya.
Ia merinci lima materi muatan yang diusung pemerintah. Selain pengelolaan yang efektif dan sesuai prinsip syariah, pemerintah ingin memperkuat koordinasi menteri dengan BPKH, meningkatkan peran pemerintah dalam pengawasan badan itu, memanfaatkan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko investasi, serta mengoptimalkan nilai manfaat dari investasi langsung BPKH.
"Peningkatan koordinasi kelembagaan menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah," tutur Irfan.
Irfan juga menyoroti antrean haji sebagai latar pembenahan ini. Pendaftar terus bertambah sementara kuota terbatas, sehingga dana jamaah menumpuk dan harus dikelola agar tetap bernilai manfaat sekaligus terlindungi.
"Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji yang harus dikelola untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam serta memberikan jaminan perlindungan dana haji," pungkasnya.
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua