Ekspor Bumbu dan RTE Haji 2026 Dibuka, UMKM Indonesia Mulai Tembus Rantai Pasok Global
NU Online · Jumat, 3 April 2026 | 20:00 WIB
Tangerang, NU Online
Pelepasan ekspor bumbu dan makanan siap saji (ready to eat/RTE) untuk kebutuhan jamaah haji 2026 menjadi langkah nyata pemerintah mendorong UMKM Indonesia masuk ke pasar global. Program ini sekaligus membuka akses produk dalam negeri ke rantai pasok internasional penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan sektor riil melalui ekosistem ekonomi haji.
“Kami ingin memastikan ekosistem haji dan umrah tidak hanya berdampak pada layanan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pelaku usaha di dalam negeri,” ujar Jaenal Effendi, Kamis (2/4/2026).
Produk yang diekspor meliputi bumbu instan dan makanan siap saji yang telah melalui proses standardisasi ketat, baik dari sisi kualitas, ketahanan produk, maupun sertifikasi halal yang diakui secara internasional.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi uji coba sistem logistik untuk memastikan kesiapan distribusi produk Indonesia ke Arab Saudi, mulai dari proses produksi, pengemasan, hingga ketepatan waktu pengiriman.
“Kegiatan ini menjadi pembuktian bahwa produk UMKM Indonesia mampu bersaing dan memenuhi standar global, khususnya untuk kebutuhan jamaah haji,” jelasnya.
Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pos Indonesia berperan dalam pengelolaan rantai pasok, sementara PT Garuda Indonesia mendukung distribusi melalui jalur udara.
Sinergi tersebut menciptakan ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir—mulai dari petani rempah, pelaku UMKM, hingga sektor logistik.
Pemerintah menilai sektor haji dan umrah memiliki potensi ekonomi besar untuk mendorong pertumbuhan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
“Ke depan, kami berharap semakin banyak UMKM yang terlibat dan mampu meningkatkan kapasitas produksinya,” tambah Jaenal.
Terpopuler
1
DPR Coret Ketentuan Pemiskinan Koruptor dalam UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
2
PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
3
UU Perampasan Aset: Tersangka Meninggal atau Kabur, Aset Tetap Bisa Dirampas jika Capai Rp1 Miliar
4
DPR Sahkan RUU Perampasan Aset Menjadi Undang-Undang
5
KTT APEC, Presiden Prabowo Harap Pertemuan Xi Jinping, Trump, Putin Wujudkan Stabilitas dan Perdamaian Dunia
6
Pesantren Award 2026 Digelar 25-26 November, Kemenag Apresiasi Kepala Daerah Pendukung Pendidikan Pesantren
Terkini
Lihat Semua