Gusdurian Jogja Jaring Suara Rakyat di 0 Km

Yogyakarta, NU Online
Jaringan Gusdurian Yogyakarta melakukan aksi di 0 km Jl. Malioboro. Aksi tersebut merupakan penjaringan suara rakyat untuk pemerintah dan para pemimpin dunia. Suara tersebut akan difilter menjadi 15 pesan rakyat untuk pembangunan.
<>
“Ini berkaitan dengan peluncuran target pembangunan bersama yang akan diikuti oleh negara-negara anggota PBB yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs),” ungkap Tata, koordinator Aksi 2015 Kamis sore pukul 16:00 (16/01).

Tata mengungkapkan, target pembangunan yang dibangun pemerintah selama ini belum melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan dan evaluasinya. Oleh karenanya, Jaringan Gusdurian ingin menjaring suara rakyat.

Kalau kita bicara siapa itu gusdurian, lanjut dia, yaitu ingin melanjutkan pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Perjuangannya Gus Dur tidak hanya satu lingkup pluralisme, tetapi juga tentang sosial, ekonomi, pembangunan. “Aksi di sini adalah bagaimana pemerintah bisa pro terhadap rakyat," tambahnya.

Tata menceritakan, bahwa Gus Dur pernah menyuarakan suara rakyat di Kedungombo ketika pembangunan tidak melibatkan masyarakat dan masyarakat dibungkam begitu saja.

"Nah dari situ kita belajar, bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat, apakah ini yang diinginkan masyarakat? apakah ini yang dibutuhkan masyarakat?" tandasnya.

Jaring 2015 suara di seluruh Indonesia
Masih menurut Tata, yang terjun dalam aksi ini tidak hanya di Yogyakarta, melainkan oleh 45 komunitas Gusdurian di seluruh Indonesia. Misalnya di Makassar, Bandung, dan komunitas jaringan di berbagai kota. Komunitas-komunitas itu akan menjaring 2015 suara.

Dari situ penjaringan itu, lanjut dia, Gusdurian ingin melihat, apakah para pemimpin serius memikirkan rakyatnya. “Kita bisa menekan dan mengontrol pemerintah. Kita mengajak masyarakat agar peka terhadap isu sosial. kita terlibat dalam pembangunan bangsa ini,” lanjutnya.

Gusdurian akan melakukan penjaringan suara ini sampai akhir Februari. Setelah didapat, akan melakukan advokasi bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. (Nur Sholikhin/Abdullah Alawi)