Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Negara Muslim

Jakarta, NU Online
Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 60 tahun lalu terbukti mampu membebaskan sejumlah negara dari kolonialisme. Peringatan KAA yang baru saja diselenggarakan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Asia Afrika, salah satunya isu Palestina.
<>
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berpendapat, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dunia Muslim yang yang mayoritas tinggal di kawasan Asia dan Afrika yang saat ini masih menghadapi sejumlah isu krusial. Islam Indonesia terbukti ramah dan santun, melindungi minoritas dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan dialog, bukan cara-cara kekerasan.

“Diplomasi internasional Indonesia dalam membela kepentingan umat Islam harus ditingkatkan,” katanya, Sabtu.

Ia mengapresiasi pendangan Presiden Jokowi tentang pentingnya tata dunia baru dengan pentingnya melakukan perombakan dalam struktur PBB atau penyelesaian persoalan Palestina. 

“Dulu kita menghadapi kolonialisme, kini sekarang kita menghadapi hegemoni negara besar,” katanya.

Ia menjelaskan, bisa dilihat dengan jelas, jika negara-negara kecil membuat kesalahan, maka segera saja dikeroyok, tetapi kalau negara besar membuat kesalahan, dibiarkan saja. 

Contohnya adalah, serangan Amerika Serikat ke Irak tanpa mandat PBB yang sampai sekarang masih meninggalkan luka mendalam berupa konflik antara kelompok Sunni dan Syiah dan belakangan merebaknya ISIS.

Tentu saja, disamping adanya faktor luar, upaya perbaikan internal diantara umat Islam sendiri sangat penting guna mencegah konflik, apalagi ada yang gampang sekali diadu oleh orang luar. 

“Betapa mubadzirnya nyawa umat Islam atau nyawanya bangsa Arab. Israel dengan tenangnya melihat konflik di Arab. Dia sendiri akan semakin kuat.”

Islam Indonesia, terbukti mampu melindungi kelompok minoritas. Sementara, beberapa negara besar yang menggembar-gemborkan persamaan hak, ternyata tidak memberikan hak yang memadai kepada Muslim. 

“Betapa naifnya di Perancis, penduduk Muslimnya sekitar 10 persen, tetapi tidak mendapatkan libur Idul Fitri,” katanya memberi contoh. (mukafi niam)