PCNU Pidie Jaya Sorot Masih Lambannya Penanganan Banjir, Minta Pemulihan Warga Dipercepat

Pidie Jaya, NU Online

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pidie Jaya menilai penanganan pascabanjir lumpur di sejumlah wilayah kabupaten tersebut masih berjalan lamban. Karena itu, PCNU meminta pemerintah mempercepat proses rehabilitasi dan pemulihan masyarakat yang hingga kini masih merasakan dampak bencana, Kamis (14/5/2026).

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebelumnya resmi memperpanjang masa transisi darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi selama 90 hari, mulai 13 Mei hingga 10 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena berbagai pekerjaan pemulihan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya selesai.

Aktivitas alat berat masih terlihat di sejumlah titik terdampak banjir lumpur. Endapan material di aliran sungai, kerusakan saluran irigasi, hingga lahan pertanian warga yang belum kembali normal menjadi persoalan yang terus ditangani pemerintah daerah bersama instansi terkait.

Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mengatakan fokus utama pemerintah saat ini ialah normalisasi Krueng Meureudu serta perbaikan fasilitas PDAM yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.

“Hal paling mendesak saat ini adalah normalisasi Krueng Meureudu dan perbaikan fasilitas PDAM karena itu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Sibral.

Selain normalisasi sungai, pemerintah juga masih melanjutkan rehabilitasi sawah dan tambak warga terdampak banjir lumpur. Relokasi hunian tetap bagi korban terdampak serta penyaluran bantuan sosial turut dilakukan secara bertahap.

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya, Edi Saputra, menyebutkan sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung bersama balai teknis Kementerian PUPR, seperti pembersihan Krueng Meureudu di kawasan Gampong Dayah Husein, pemasangan penahan tebing di Gampong Seunong, hingga perbaikan jaringan irigasi di Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu.

Namun proses penanganan sempat terkendala akibat banjir susulan pada 8 April lalu. Luapan air kembali membawa material lumpur ke sejumlah lokasi yang sebelumnya telah dibersihkan sehingga pekerjaan harus dilakukan ulang.

Ketua Karateker PCNU Pidie Jaya, Tgk H Asnawi M Amin atau yang akrab disapa Gus Nawi, mengatakan masyarakat berharap perpanjangan masa transisi bencana benar-benar diikuti langkah nyata percepatan pemulihan.

“Jangan sampai masyarakat merasa ditinggalkan setelah masa tanggap darurat selesai. Warga masih membutuhkan perhatian serius karena dampak banjir belum sepenuhnya pulih,” ujarnya.

Menurut Gus Nawi, lambannya penanganan akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama petani dan warga yang menggantungkan hidup dari tambak serta lahan pertanian.

Ia menilai normalisasi sungai dan perbaikan tanggul harus menjadi prioritas agar banjir tidak terus berulang ketika musim hujan datang.

“Kalau sungai belum dinormalisasi dan irigasi belum pulih, sawah masyarakat juga sulit kembali produktif. Ini menyangkut keberlangsungan ekonomi warga kecil,” katanya.

Selain itu, ia meminta pemerintah lebih serius memperhatikan kondisi sosial masyarakat terdampak yang telah berulang kali menghadapi banjir dalam beberapa tahun terakhir.

“Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan saat banjir terjadi, tetapi juga pendampingan sampai kehidupan mereka benar-benar kembali normal,” ujarnya.

PCNU Pidie Jaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial selama proses pemulihan berlangsung.

Menurut Gus Nawi, musibah banjir harus menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial untuk membantu warga yang masih kesulitan membersihkan rumah, memperbaiki fasilitas, maupun memulihkan ekonomi keluarga.

Ia turut mengapresiasi relawan, organisasi sosial, dan masyarakat yang selama ini membantu korban banjir di berbagai wilayah Pidie Jaya.

“Semangat kebersamaan masyarakat Aceh sangat luar biasa. Ini harus terus dijaga karena penanganan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dilanjutkan hingga kondisi lingkungan dan infrastruktur masyarakat benar-benar pulih sehingga warga dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.