Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
NU Online · Senin, 16 November 2026 | 18:00 WIB
Jakarta, NU Online
Indonesia bersama 17 negara lainnya mengecam serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza, Palestina. Serangan tersebut menewaskan sejumlah pasien dan personel medis serta dinilai melanggar hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
Kecaman itu disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri luar negeri yang dirilis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh menteri luar negeri Indonesia, Aljazair, Djibouti, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Turki, dan Uni Emirat Arab.
“Mengutuk dengan tegas serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, yang menyebabkan korban jiwa di kalangan pasien dan personel medis, yang melanggar hukum humaniter internasional, yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas medis dan pekerja kesehatan,” tulis Kemlu melalui X, dikutip pada Senin (16/11/2026).
Selain serangan terhadap fasilitas kesehatan, para menteri mengecam serangan Israel yang terus menyasar warga sipil Palestina. Serangan tersebut juga menyasar tenda-tenda dan lokasi lain yang menjadi tempat pengungsian warga Palestina.
Menurut mereka, serangan-serangan itu merusak pelaksanaan gencatan senjata serta upaya memulihkan keamanan dan stabilitas di Gaza. Tindakan Israel juga dinilai tidak sejalan dengan Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Para menteri juga menyampaikan keprihatinan atas pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan, bahan-bahan tempat tinggal seperti tenda, karavan, dan rumah bergerak, serta pasokan medis ke Gaza.
Pembatasan tersebut dinilai semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah itu menjelang musim dingin. Kondisi tempat tinggal yang tidak memadai, ditambah memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan, mengancam keselamatan warga sipil, terutama anak-anak dan bayi.
Mereka memperingatkan bahwa anak-anak dan bayi berisiko kembali meninggal akibat paparan suhu dingin jika kebutuhan tempat tinggal dan bantuan kemanusiaan tidak segera terpenuhi.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri mendesak Israel mematuhi seruan komunitas internasional dan Dewan Perdamaian. Israel juga diminta segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803 tahun 2025.
Mereka meminta Israel menghormati gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza secara aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan.
“Israel harus menjunjung gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tidak terhambat dalam jumlah yang cukup, termasuk persediaan dan peralatan tempat tinggal serta pemulihan dini untuk memulihkan infrastruktur esensial,” tekannya.
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok, peralatan tempat tinggal, serta dukungan pemulihan dini untuk memperbaiki infrastruktur penting yang rusak. Israel juga didesak memberikan akses kepada lembaga-lembaga PBB dan organisasi kemanusiaan agar dapat menjalankan mandat mereka tanpa hambatan.
Para menteri menegaskan bahwa komitmen pada fase pertama kesepakatan seharusnya berlaku sejak penandatanganan. Karena itu, Israel diminta segera melaksanakannya tanpa penundaan ataupun penambahan persyaratan politik dan keamanan yang dapat menghambat akses bantuan kemanusiaan.
Mereka juga menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan kemanusiaan mendesak warga Gaza tidak boleh bergantung pada kemajuan pelaksanaan fase-fase berikutnya dalam kesepakatan tersebut.
Para menteri selanjutnya mendesak Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian meningkatkan upaya untuk memastikan Israel menjalankan seluruh komitmennya. Mereka juga meminta agar seluruh pembatasan terhadap masuknya bantuan kemanusiaan dicabut demi menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.
Terpopuler
1
Luhut Binsar Pandjaitan Sambangi PBNU, Bahas Kondisi Bangsa dan Perekonomian Indonesia
2
Kemenag Buka Empat Program Bantuan Pesantren, Pendaftaran hingga 15 November
3
Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China
4
Demonstrasi di Yogyakarta, Perempuan Alumnus UGM Alami Retak Tulang Tengkorak
5
NU Care-LAZISNU Kalbar Salurkan 1.000 Bibit Matoa untuk Bantu Pulihkan Lingkungan Pascakarhutla
6
MPR Gelar Sidang Paripurna Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember
Terkini
Lihat Semua